Contoh Soal Sistem Pemerintahan
Contoh Soal Sistem Pemerintahan - Pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950 membawa Indonesia menuju bentuk Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer yang mengambil contoh dari sistem parlementer Eropa. Pada periode Demokrasi Liberal, Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi dengan otonomi masing-masing dan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemerintahan pusat dijalankan oleh Dewan Menteri (Kabinet) yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dengan tanggung jawab penuh kepada Parlemen (DPR). Bergulirnya Demokrasi Liberal di Indonesia sekaligus menjadi pendorong lahirnya banyak partai politik, karena salah satu syarat demokrasi liberal adalah sistem multi partai. Keadaan tersebut ternyata menimbulkan kekisruhan pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena partai-partai berebut suara terbanyak agar dapat duduk di parlemen dan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Tercatat selama masa berlangsungnya Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1955), PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam kabinet-kabinet. Beberapa kabinet tersebut, antara lain:
1) Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951).
2) Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952).
3) Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953).
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955).
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956).
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957).
7) Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 - 5 Juli 1959).
2) Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952).
3) Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953).
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955).
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956).
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957).
7) Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 - 5 Juli 1959).
Pergantian kabinet yang cepat ini secara umum disebabkan karena tidak sinergisnya unsur-unsur kepemimpinan yang duduk dalam kabinet. Upaya untuk membentuk kabinet koalisi tidak memberi dampak berarti untuk meredam persaingan kekuasaan di Indonesia. Secara khusus, berbagai kesulitan yang dialami oleh kabinet-kabinet di masa Demokrasi Liberal adalah:
• Kebuntuan perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat (Kabinet Natsir).
• Munculnya gerakan separatis dalam negeri, misalnya, DI/TII, Andi Azis, Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan (Kabinet Natsir).
• Pertentangan antara unsur PNI dan Masyumi atas kebijakan Perdana Menteri Sukiman menerima bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat melalui ikatan Mutual Security Act yang ditukar dengan kesediaan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Hal ini dianggap bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif (Kabinet Sukiman).
• Krisis ekonomi Indonesia akibat jatuhnya harga komiditi ekspor Indonesia (Kabinet Wilopo).
• Konflik kepemimpinan di TNI antara Jenderal AH Nasution dan Supeno (Kabinet Wilopo).
• Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa yang merupakan konflik antara petani Indonesia dengan pihak asing sehingga mendorong munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia (Kabinet Wilopo).
• Munculnya konflik antara PNI dan NU sehingga menyebabkan NU memutuskan untuk menarik menteri-menterinya dari kabinet pada tanggal 20 Juli 1955, yang diikuti oleh partai lainnya (Kabinet Ali Sastroamidjojo).
• Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan Dewan Militer, seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara (Kabinet Ali Sastroamidjojo).
• Terjadi Peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadiri kegiatan di tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara (Kabinet Djuanda).
• Kebuntuan perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat (Kabinet Natsir).
• Munculnya gerakan separatis dalam negeri, misalnya, DI/TII, Andi Azis, Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan (Kabinet Natsir).
• Pertentangan antara unsur PNI dan Masyumi atas kebijakan Perdana Menteri Sukiman menerima bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat melalui ikatan Mutual Security Act yang ditukar dengan kesediaan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Hal ini dianggap bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif (Kabinet Sukiman).
• Krisis ekonomi Indonesia akibat jatuhnya harga komiditi ekspor Indonesia (Kabinet Wilopo).
• Konflik kepemimpinan di TNI antara Jenderal AH Nasution dan Supeno (Kabinet Wilopo).
• Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa yang merupakan konflik antara petani Indonesia dengan pihak asing sehingga mendorong munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia (Kabinet Wilopo).
• Munculnya konflik antara PNI dan NU sehingga menyebabkan NU memutuskan untuk menarik menteri-menterinya dari kabinet pada tanggal 20 Juli 1955, yang diikuti oleh partai lainnya (Kabinet Ali Sastroamidjojo).
• Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan Dewan Militer, seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara (Kabinet Ali Sastroamidjojo).
• Terjadi Peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadiri kegiatan di tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara (Kabinet Djuanda).
Adapun pencapaian prestasi selama masa kerja kabinet-kabinet era Demokrasi Liberal, di antaranya:
1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi dihadiri oleh 29 negara-negara Asia dan Afrika. KAA I berperan dalam membentuk solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia maupun Afrika (Kabinet Ali Sastroamidjojo).
2. Penyelenggaraan Pemilu pertama pada 29 September 1955 (untuk memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (untuk memilih anggota Konstituante). Tujuh puluh partai politik mendaftar sebagai peserta, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Pemilu menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI (Kabinet Burhanuddin Harahap).
3. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda (Kabinet Burhanuddin Harahap).
1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi dihadiri oleh 29 negara-negara Asia dan Afrika. KAA I berperan dalam membentuk solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia maupun Afrika (Kabinet Ali Sastroamidjojo).
2. Penyelenggaraan Pemilu pertama pada 29 September 1955 (untuk memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (untuk memilih anggota Konstituante). Tujuh puluh partai politik mendaftar sebagai peserta, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Pemilu menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI (Kabinet Burhanuddin Harahap).
3. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda (Kabinet Burhanuddin Harahap).
Masa Demokrasi Liberal di Indonesia berakhir setelah kegagalan Dewan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru. Situasi dimaksud turut memperparah kondisi perekonomian Indonesia dan mengakibatkan tingginya inflasi. Akhirnya, dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah era Demokrasi Liberal di Indonesia dan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin.
S1
Sebelum berlakunya Demokrasi Liberal di Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah ....
S2
Dalam Demokrasi Liberal di Indonesia, menteri kabinet bertanggung jawab kepada ....
S3
Partai yang menguasai parlemen semasa Demokrasi Liberal di Indonesia adalah PNI dan .....
S4
Tokoh yang dua kali memimpin kabinet di Indonesia selama masa Demokrasi Liberal adalah ....
S5
Munculnya gerakan separatis yang memberontak di beberapa daerah, seperti DI/TII dan Andi Azis bermula semasa Kabinet ....
S6
Definisi yang tepat mengenai Mutual Security Act adalah ....
S7
Peranan Serikat Tani Indonesia dalam sejarah Demokrasi Liberal ialah ....
S8
Peristiwa Cikini yang mengguncang stabilitas keamanan dalam negeri terjadi pada tanggal ....
S9
Penyelenggaraan Pemilu pertama pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR dan ....
S10
Berakhirnya era Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai dengan ....