Contoh Soal Sistem Kepartaian
Contoh Soal Sistem Kepartaian - Pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah kewajaran berdasarkan konstitusi yang berlaku pada tahun 1950, yaitu UUDS 1950. Konsekuensi dari pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah sistem parlementer yang berlaku di Indonesia pada tahun 1950-1959. Dalam sistem parlementer, hubungan lembaga eksekutif (kabinet) dan legislatif (parlemen) sangat erat, karena kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Karenanya, untuk tetap bertahan dan memperoleh dukungan suara terbanyak di parlemen, maka kebijaksanaan yang diambil kabinet haruslah sesuai kehendak parlemen. Kenyataan umum dalam sistem pemerintahan di masa ini adalah:
• Adanya sistem multi partai.
• Pemisahan kekuasaan antara Kepala Negara (Presiden) dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri).
• Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet, maka mandat harus diserahkan kembali pada Kepala Negara.
• Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, dan Kepala Negara beranggapan kabinet berada di pihak yang benar maka Kepala Negara dapat membubarkan parlemen.
• Pemisahan kekuasaan antara Kepala Negara (Presiden) dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri).
• Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet, maka mandat harus diserahkan kembali pada Kepala Negara.
• Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, dan Kepala Negara beranggapan kabinet berada di pihak yang benar maka Kepala Negara dapat membubarkan parlemen.
Salah satu ciri di masa Demokrasi Liberal adalah banyaknya kabinet yang terbentuk sebagai dampak dari pertikaian dengan parlemen. Pertentangan acap muncul jika kebijakan yang diambil kabinet dianggap merugikan salah satu partai di parlemen. Hal inilah yang umumnya memicu mosi tidak percaya sehingga mengharuskan kabinet mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Situasi dimaksud diatasi oleh pemerintah dengan menggelar Pemilu pertama pada tahun 1955, sekaligus pemilihan Dewan Konstituante yang nantinya bertugas untuk merumuskan konstitusi negara yang baru. Pemilu dianggap sangat mendesak karena di parlemen tidak ada suara mayoritas partai, sehingga terjadi persaingan yang sengit antar partai. Masing-masing partai berupaya memperjuangkan kepentingannya sendiri yang berakibat ketidakstabilan politik. Secara umum, ketidakstabilan politik di Indonesia semasa Demokrasi Liberal disebabkan juga oleh:
1) Parlemen tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang terjadi hanyalah pertarungan antar partai politik untuk mendapatkan kekuasaan.
2) Sering terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Akibatnya kehidupan politik menjadi tidak stabil.
3) Konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membentuk UUD yang baru ternyata juga mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena dalam Konstituante hanya diisi dengan perdebatan antar partai politik dengan ideologi yang berbeda (agama, nasionalisme, dan komunis ).
1) Parlemen tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang terjadi hanyalah pertarungan antar partai politik untuk mendapatkan kekuasaan.
2) Sering terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Akibatnya kehidupan politik menjadi tidak stabil.
3) Konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membentuk UUD yang baru ternyata juga mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena dalam Konstituante hanya diisi dengan perdebatan antar partai politik dengan ideologi yang berbeda (agama, nasionalisme, dan komunis ).
Kabinet-kabinet yang pernah memerintah semasa Demokrasi Liberal di Indonesia, yakni:
• Kabinet Natsir (7 September 195021 Maret 1951).
• Kabinet Soekiman (27 April 195123 Februari 1952).
• Kabinet Wilopo (3 April 19523 Juni 1953).
• Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 195324 Juli 1955).
• Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956).
• Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957).
• Kabinet Djuanda (9 April 195710 Juli 1959).
• Kabinet Natsir (7 September 195021 Maret 1951).
• Kabinet Soekiman (27 April 195123 Februari 1952).
• Kabinet Wilopo (3 April 19523 Juni 1953).
• Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 195324 Juli 1955).
• Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956).
• Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957).
• Kabinet Djuanda (9 April 195710 Juli 1959).
Pada tahun 1957, muncul sebuah gagasan politik dari Presiden Soekarno untuk mengatasi ketidakstabilan politik di Indonesia, yaitu:
a) Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka Presiden Soekarno menawarkan perubahan ke sistem Demokrasi Terpimpin.
b) Pembentukan Kabinet Gotong Royong untuk menampung semua golongan
c) Pembentukan Dewan Nasional yang memberi nasihat kepada kabinet.
Sayangnya, gagasan tersebut tidak mampu menciptakan suasana kondusif dalam pemerintahan Indonesia sehingga akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk mengakhiri era Demokrasi Liberal di Indonesia.
a) Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka Presiden Soekarno menawarkan perubahan ke sistem Demokrasi Terpimpin.
b) Pembentukan Kabinet Gotong Royong untuk menampung semua golongan
c) Pembentukan Dewan Nasional yang memberi nasihat kepada kabinet.
Sayangnya, gagasan tersebut tidak mampu menciptakan suasana kondusif dalam pemerintahan Indonesia sehingga akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk mengakhiri era Demokrasi Liberal di Indonesia.
S1
Era demokrasi liberal di Indonesia berawal pada tahun ....
S2
Kabinet di masa Demokrasi Liberal memiliki tanggung jawab penuh kepada ....
S3
Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet, maka mandat harus diserahkan pada ....
S4
Ciri-ciri Demokrasi Liberal adalah sebagai berikut, kecuali ....
S5
Peristiwa yang baru pertama kali terjadi di Indonesia semasa era Demokrasi Liberal adalah ....
S6
Selama masa berlangsungnya Demokrasi Liberal di Indonesia, kabinet berganti sebanyak ....
S7
Lembaga pemerintahan yang diberi tugas untuk merumuskan konstitusi negara adalah ....
S8
Gagasan untuk membentuk Kabinet Gotong Royong disampaikan oleh ....
S9
Keputusan untuk mengakhiri era Demokrasi Liberal di Indonesia dikeluarkan pada tahun ....
S10
Pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah pelanggaran terhadap konstitusi negara di awal kemerdekaan, yaitu ....