Contoh Soal Surat Perintah Sebelas Maret
Contoh Soal Surat Perintah Sebelas Maret - Penolakan masyarakat terhadap bentuk Demokrasi Terpimpin di Indonesia ditunjukkan melalui aksi-aksi demonstrasi. Pergerakan massa semakin tidak terbendung setelah terjadinya instabilitas politik dan keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI pada tahun 1965. Upaya Ir. Soekarno untuk meredakan ketegangan dengan melakukan perombakan Kabinet Dwikora tidak berhasil. Dalam pelantikan Kabinet Dwikora baru atau dikenal dengan istilah ‘Kabinet Seratus Menteri’, terjadi pemberontakan oleh pasukan liar yang mengepung istana. Sebagai langkah pengamanan, Ir. Soekarno dan Dr. Soebandrio diamankan ke Istana Bogor dengan menggunakan helikopter.
Situasi pemberontakan tersebut kemudian dilaporkan pada Letjen. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI Angkatan Darat menggantikan Letjen. Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI. Laporan ini ditanggapi dengan mengirimkan utusan ke Istana Bogor untuk menjumpai Ir. Soekarno dengan membawa pesan bahwa situasi genting telah terjadi di Jakarta dan pengendalian situasi hanya dapat dikendalikan jika ada surat wewenang atau kuasa untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar keamanan terjamin. Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh Ir. Soekarno yang menyerahkan surat perintah yang dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan kepada Letjen. Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna pemulihan keamanan dan ketertiban.
Surat perintah tersebut diterima di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966, yang kemudian langsung dibarengi dengan perumusan konsep untuk pembubaran Partai Komunis Indonesia. Konsep dimaksud tertuang dalam Keppres No. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 yang menyatakan pembubaran PKI. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Letjen. Soeharto adalah pada tanggal 18 Maret 1966 dengan mengamankan menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Dwikora. Dengan berlakunya Supersemar dimulailah dualisme kepemimpinan di Indonesia.
Di satu sisi, Letjen. Soeharto memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, namun di sisi lainnya Ir. Soekarno masih menjabat sebagai Kepala Negara terpilih. Penyerahan mandat ini dipertanggung jawabkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya yang berjudul ‘Nawaksara’ di hadapan Sidang Umum MPRS tanggal 17 Agustus 1966 sebagai surat perintah dan bukan pengalihan kekuasaan pemerintahan. Pidato dan pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS yang lantas menetapkan Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara serta Letjen. Soeharto sebagai Kepala Pemerintahan dan formatur pembentuk kabinet kerja yang baru untuk menggantikan Kabinet Dwikora. Formasi baru diresmikan pada tanggal 11 Oktober 1966.
Dualisme kepemimpinan tidak berlangsung lama. Pada 12 Maret 1967, Letjen. Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan tersebut, maka secara resmi terjadi pergantian pemerintahan dari masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) ke pemerintahan yang baru (Orde Baru). Secara umum, Surat Perintah Sebelas Maret memiliki dampak kepada masyarakat Indonesia sebagai berikut:
1. Peralihan rezim penguasa dan tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Kembalinya eksistensi Angkatan Darat di Indonesia melalui Letjen. Soeharto sebagai pengemban Supersemar dengan kuasa untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta awal hubungan baru antar lembaga negara berdasarkan Trias Politica. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 Tanggal 21 Juni 1966.
1. Peralihan rezim penguasa dan tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Kembalinya eksistensi Angkatan Darat di Indonesia melalui Letjen. Soeharto sebagai pengemban Supersemar dengan kuasa untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta awal hubungan baru antar lembaga negara berdasarkan Trias Politica. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 Tanggal 21 Juni 1966.
S1
Peristiwa bersejarah yang terjadi menjelang berakhirnya rezim Orde Lama di Indonesia adalah ….
S2
Boikot mahasiswa dilakukan pada saat pelantikan menteri Kabinet ….
S3
Lokasi tujuan pengamanan Ir. Soekarno dari demonstrasi massa yang berlangsung di ibukota adalah ….
S4
Jabatan terakhir yang diemban Soeharto sebelum menjabat sebagai Presiden RI adalah ….
S5
Supersemar ditandatangani oleh Ir. Soekarno pada tanggal ….
S6
Langkah pertama yang diambil Soeharto setelah menerima Supersemar adalah ….
S7
Kuasa sebagai Kepala Pemerintahan setelah terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret berada di tangan ….
S8
Pidato pertanggungjawaban Ir. Soekarno di hadapan MPRS dikenal dengan ….
S9
Pelantikan Soeharto sebagai pejabat Presiden menggantikan Ir. Soekarno berlangsung pada tanggal ….
S10
Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ….