Contoh Soal Pemikiran Ekonomi Nasional
Contoh Soal Pemikiran Ekonomi Nasional - Pada tahun 1950, di masa awal berlakunya Demokrasi Liberal di Indonesia, disimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintahan masih mencari jati diri. Hal ini dikarenakan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpusat kepada sistem tata negara dibandingkan kebijakan ekonomi. Hal ini juga sebagai dampak dari kebijakan Presiden Soekarno yang menolak keras setiap bantuan asing, terutama dari negara Barat, karena dianggap sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai alat kapitalisme.
Berikut adalah kebijakan-kebijakan ekonomi nasional semasa era Demokrasi Liberal Indonesia.
• Kabinet Natsir (7 September 195021 Maret 1951)
Pemerintahan masih berkutat untuk menyempurnakan hubungan antar lembaga pemerintahan, penyelesaian Irian Barat, dan pemulihan keamanan di Indonesia. Untuk kebijakan ekonomi, pemerintah mengeluarkan UU Pajak Penghasilan Perusahaan. Kabinet memberikan prioritas utama untuk anggaran belanja pemerintah dibandingkan investasi asing yang masuk. Hasil bumi Indonesia menjadi primadona dunia, terutama dari perkebunan karet, seiring dengan Perang Korea.
• Kabinet Soekiman (27 April 195123 Februari 1952)
Kabinet dengan masa pemerintahan yang paling singkat, namun memiliki kebijakan ekonomi yang cukup memuaskan. Di masa Kabinet Soekiman, Indonesia memperoleh bantuan ekonomi dan teknik dari Amerika Serikat senilai 50.000.000 dollar AS.
• Kabinet Wilopo (3 April 19523 Juni 1953)
Di masa Kabinet Wilopo, ekonomi rakyat mengalami kemunduran, terutama di kawasan dengan areal perkebunan yang luas karena terjadi pertikaian antara petani lokal dengan kontraktor asing. Salah satu peristiwa yang paling mencolok terjadi di Tanjung Morawa yang mengakibatkan keluarnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia kepada kabinet.
• Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
Di masa kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, tercapai kesepakatan bantuan kredit pangan dengan Amerika Serikat yang akan diserahkan dalam jangka waktu 2 tahun.
• Kabinet Djuanda (9 April 195710 Juli 1959)
Kabinet terakhir yang dibentuk semasa Demokrasi Liberal. Di masa kerja Kabinet Djuanda, terjadi masalah pembiayaan yang disebabkan, antara lain, oleh tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menumpas pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Selain itu, penyelundupan juga mulai marak untuk berbagai komoditas dagang Indonesia.
• Kabinet Natsir (7 September 195021 Maret 1951)
Pemerintahan masih berkutat untuk menyempurnakan hubungan antar lembaga pemerintahan, penyelesaian Irian Barat, dan pemulihan keamanan di Indonesia. Untuk kebijakan ekonomi, pemerintah mengeluarkan UU Pajak Penghasilan Perusahaan. Kabinet memberikan prioritas utama untuk anggaran belanja pemerintah dibandingkan investasi asing yang masuk. Hasil bumi Indonesia menjadi primadona dunia, terutama dari perkebunan karet, seiring dengan Perang Korea.
• Kabinet Soekiman (27 April 195123 Februari 1952)
Kabinet dengan masa pemerintahan yang paling singkat, namun memiliki kebijakan ekonomi yang cukup memuaskan. Di masa Kabinet Soekiman, Indonesia memperoleh bantuan ekonomi dan teknik dari Amerika Serikat senilai 50.000.000 dollar AS.
• Kabinet Wilopo (3 April 19523 Juni 1953)
Di masa Kabinet Wilopo, ekonomi rakyat mengalami kemunduran, terutama di kawasan dengan areal perkebunan yang luas karena terjadi pertikaian antara petani lokal dengan kontraktor asing. Salah satu peristiwa yang paling mencolok terjadi di Tanjung Morawa yang mengakibatkan keluarnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia kepada kabinet.
• Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
Di masa kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, tercapai kesepakatan bantuan kredit pangan dengan Amerika Serikat yang akan diserahkan dalam jangka waktu 2 tahun.
• Kabinet Djuanda (9 April 195710 Juli 1959)
Kabinet terakhir yang dibentuk semasa Demokrasi Liberal. Di masa kerja Kabinet Djuanda, terjadi masalah pembiayaan yang disebabkan, antara lain, oleh tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menumpas pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Selain itu, penyelundupan juga mulai marak untuk berbagai komoditas dagang Indonesia.
Dari berbagai kebijakan di atas, tampak terjadi kerancuan karena prinsip anti kapitalisme Soekarno terhadap modal asing yang masuk ke Indonesia, namun kabinet kerja yang terbentuk masih mengandalkan bantuan Amerika Serikat untuk mengatasi defisit belanja pemerintahan atau pun inflasi. Program ekonomi nasional juga digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan di masa Kabinet Natsir. Dengan program ekonominya yang dinamakan ‘Program Benteng’, ia mencoba menstimulasi pengusaha bangsa Indonesia yang bermodal lemah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha diberikan bantuan modal dengan fokus pembangunan di sektor industri. Program Benteng dimulai pada bulan April 1950. Selama tiga tahun, kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat bantuan. Namun, Program Benteng tidak tepat sasaran karena banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan. Program Benteng berlangsung di masa kerja Kabinet Natsir.
S1
Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung pada awal tahun ....
S2
Upaya berkembangnya kapitalisme di Indonesia dihambat Ir. Soekarno dengan kebijakan ....
S3
UU Pajak Penghasilan Perusahaan diberlakukan semasa Kabinet ....
S4
Berlangsungnya Perang Korea memberikan dampak positif bagi Indonesia, yaitu ....
S5
Kabinet di masa Demokrasi Liberal dengan masa kerja yang paling singkat adalah ....
S6
Pertikaian antara petani lokal dengan kontraktor asing yang memunculkan mosi tidak percaya kepada kabinet berlangsung di daerah ....
S7
Program Benteng adalah metode perbaikan ekonomi yang digagas oleh ....
S8
Program Benteng berlangsung pada masa kerja ....
S9
Sektor usaha yang menjadi fokus pengembangan dari Program Benteng adalah ....
S10
Hambatan yang dialami oleh Program Benteng adalah sebagai berikut, kecuali ....