Contoh Soal Tata Kelola Barang Tambang
Contoh Soal Tata Kelola Barang Tambang - Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dikenal menghasilkan keuntungan berlimpah bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan daerah Indonesia adalah lokasi yang banyak menyimpan potensi barang tambang di wilayahnya. Kegiatan pertambangan menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan penghasilan yang melimpah tanpa mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan yang dapat timbul dari pembukaan lahan pertambangan. Dampak negatif yang dimungkinkan timbul dari usaha perdagangan di antaranya adalah:
• Pengalihan besar – besaran fungsi lahan
Dengan bayangan keuntungan yang besar, maka umumnya pemilik modal akan melakukan sejumlah pendekatan untuk mendapatkan lahan yang diketahui memiliki potensi tambang tanpa mengetahui peruntukan lahan tersebut sebelumnya apakah sebagai sumber mata air ataupun fungsi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak.
• Perusakan lingkungan
Proses eksploitasi secara sembrono tentunya akan merusak lahan dan lingkungan hidup. Terlebih bila cara eksploitasi yang dilakukan masih sederhana dan belum menggunakan teknologi maka akan merusak bentuk permukaan bumi karena eksploitasi tidak dilakukan dengan mempertimbangkan pembentukan dan faktor geologis lahan.
• Kesenjangan ekonomi
Proses pertambangan umumnya menggunakan tenaga kerja yang banyak. Kerap dijumpai perekrutan tenaga kerja dengan upah kecil karena rendahnya tingkat pendidikan yang disyaratkan. Dengan melakukan ini, pengusaha akan mendapatkan tenaga kerja dengan kuantitas banyak dan biaya rendah.
Untuk menghindari kemungkinan buruk dalam proses pertambangan, maka pemerintah membangun tata kelola pertambangan dengan tujuan agar setiap pemanfaatan kekayaan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tata kelola ini juga mengatur tentang tanggung jawab perusahaan penambangan kepada lingkungan di sekitar ddaerah pertambangan. Beberapa langkah tata kelola tambang yang diatur pemerintah adalah:
• Pemanfaatan Teknologi
Menyeragamkan cara atau teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak kegiatan Pertambangan sehingga kelestarian lingkungan lebih lanjut dapat dipertahankan.
• Pendekatan Ekonomi Sosial dan Budaya
Fasilitasi dari aparatur pemerintah terkait yang diperlukan oleh untuk menanggulangi dampak-dampak lingkungan kegiatan Pertambangan ditinjau dari segi biaya, kemudahan, sosial ekonomi, seperti:
a) Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya.
b) Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang mengalami perubahan pola kehidupan dan sumber penghidupan.
c) Pengembangan mekanisme kerjasama/koordinasi antar instansi Peraturan perundang-undangan yang menunjang pengelolaan lingkungan.
d) Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik relokasi maupun baru.
• Rehabilitasi Lahan
Proses rehabilitasi lahan dilakukan dengan melakukan reklamasi lahan pasca penambangan untuk memanfaatkan lahan setelah proses eksploitasi. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan secara ekologis. Kewajiban reklamasi lahan dilakukan oleh pengusaha secara langsung atau memberikan jaminan berupa sejumlah uang untuk melakukan reklamasi.
Dengan adanya tata kelola barang tambang di Indonesia diharapkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia berpihak kepada kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan beberapa hal berikut dalam birokrasi pengelolaan tambang:
a) Transparansi, dalam pemberian perizinan pertambangan belum ada keterbukaan yang berbentuk kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap proses pemberian perizinan pertambangan dan juga dalam melihat dampak dari pemberian izin tersebut.
b) Akuntabilitas, tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
• Pengalihan besar – besaran fungsi lahan
Dengan bayangan keuntungan yang besar, maka umumnya pemilik modal akan melakukan sejumlah pendekatan untuk mendapatkan lahan yang diketahui memiliki potensi tambang tanpa mengetahui peruntukan lahan tersebut sebelumnya apakah sebagai sumber mata air ataupun fungsi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak.
• Perusakan lingkungan
Proses eksploitasi secara sembrono tentunya akan merusak lahan dan lingkungan hidup. Terlebih bila cara eksploitasi yang dilakukan masih sederhana dan belum menggunakan teknologi maka akan merusak bentuk permukaan bumi karena eksploitasi tidak dilakukan dengan mempertimbangkan pembentukan dan faktor geologis lahan.
• Kesenjangan ekonomi
Proses pertambangan umumnya menggunakan tenaga kerja yang banyak. Kerap dijumpai perekrutan tenaga kerja dengan upah kecil karena rendahnya tingkat pendidikan yang disyaratkan. Dengan melakukan ini, pengusaha akan mendapatkan tenaga kerja dengan kuantitas banyak dan biaya rendah.
Untuk menghindari kemungkinan buruk dalam proses pertambangan, maka pemerintah membangun tata kelola pertambangan dengan tujuan agar setiap pemanfaatan kekayaan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tata kelola ini juga mengatur tentang tanggung jawab perusahaan penambangan kepada lingkungan di sekitar ddaerah pertambangan. Beberapa langkah tata kelola tambang yang diatur pemerintah adalah:
• Pemanfaatan Teknologi
Menyeragamkan cara atau teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak kegiatan Pertambangan sehingga kelestarian lingkungan lebih lanjut dapat dipertahankan.
• Pendekatan Ekonomi Sosial dan Budaya
Fasilitasi dari aparatur pemerintah terkait yang diperlukan oleh untuk menanggulangi dampak-dampak lingkungan kegiatan Pertambangan ditinjau dari segi biaya, kemudahan, sosial ekonomi, seperti:
a) Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya.
b) Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang mengalami perubahan pola kehidupan dan sumber penghidupan.
c) Pengembangan mekanisme kerjasama/koordinasi antar instansi Peraturan perundang-undangan yang menunjang pengelolaan lingkungan.
d) Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik relokasi maupun baru.
• Rehabilitasi Lahan
Proses rehabilitasi lahan dilakukan dengan melakukan reklamasi lahan pasca penambangan untuk memanfaatkan lahan setelah proses eksploitasi. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan secara ekologis. Kewajiban reklamasi lahan dilakukan oleh pengusaha secara langsung atau memberikan jaminan berupa sejumlah uang untuk melakukan reklamasi.
Dengan adanya tata kelola barang tambang di Indonesia diharapkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia berpihak kepada kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan beberapa hal berikut dalam birokrasi pengelolaan tambang:
a) Transparansi, dalam pemberian perizinan pertambangan belum ada keterbukaan yang berbentuk kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap proses pemberian perizinan pertambangan dan juga dalam melihat dampak dari pemberian izin tersebut.
b) Akuntabilitas, tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
S1
Letak Indonesia yang berada di jalur rangkaian pegunungan api berhubungan dengan ...
S2
Pengerukan sumber mata air untuk membuka lahan baru bagi proses eksploitasi tambang emas adalah salah satu bentuk dari ....
S3
Proses penambangan dapat disebut juga sebagai tahapan ....
S4
Hal yang harus dipertimbangkan dalam pembukaan lahan untuk kepentingan pertambangan adalah ....
S5
Pasal UUD 1945 yang mengatur pemanfaatan potensi alam untuk kepentingan masyarakat adalah ....
S6
Peranan pemerintah dalam tata kelola barang tambang adalah sebagai berikut, kecuali ..
S7
Kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan ....
S8
Transparansi untuk pemberian izin pembukaan lahan pertambangan adalah tanggung jawab dari ....
S9
Kesenjangan ekonomi yang mungkin tercipta dalam kegiatan eksploitasi lahan umumnya akan berdampak langsung kepada ....
S10
Fakta berikut yang tidak tepat tentang tata kelola barang tambang adalah ....