Contoh Soal Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan
Contoh Soal Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan - Runtuhnya Orde Lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno memberikan harapan baru kepada masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Soeharto yang disebut ‘Orde Baru’. Beberapa target awal pemerintahan Orde Baru di awal pemerintahan adalah:
• Melakukan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
• Meningkatkan stabilitas nasional untuk mempercepat proses pembangunan.
• Menetapkan Demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
• Melaksanakan Pemilihan Umum secara teratur dan menata lembaga-lembaga negara.
• Meningkatkan stabilitas nasional untuk mempercepat proses pembangunan.
• Menetapkan Demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
• Melaksanakan Pemilihan Umum secara teratur dan menata lembaga-lembaga negara.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melaksanakan beberapa hal berikut:
1) POLITIK
a) Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet pertama yang terbentuk pasca keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret dinamakan Kabinet Ampera. Namun setelah sidang MPRS tahun 1968 yang menetapkan Soeharto sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun pertamanya, dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida, yaitu:
• Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
• Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
• Pelaksanaan Pemilihan Umum.
• Membersihkan sisa-sisa PKI dari Indonesia.
• Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.
b) Pembubaran PKI
Sebagai pengemban Surat Perintah Sebelas Maret, Soeharto mendorong MPRS untuk mengeluarkan keputusan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diatur dalam TAP MPRS No. IX/1966 sekaligus menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966, dilakukan pengamanan terhadap 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
c) Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politica dengan tiga bentuk pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif.
d) Pengelompokan Partai Politik.
Setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum pada tahun 1971, dilakukan penyederhanaan jumlah partai dengan menggabungkan sejumlah partai yang memiliki persamaan program. Hasil penggabungan tersebut menghasilkan tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya.
e) Memasyarakatkan P4.
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan untuk pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yaitu Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan dimaksud kemudian diresmikan sebagai Ketetapan MPR dalam Sidang Umum tahun 1978. Gagasan ini dimaksudkan untuk mendukung program Orde Baru yaitu pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
f) Kembali Aktif di Organisasi Internasional
Setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, pemerintahan Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia kembali bergabung menjadi anggota pada 28 Desember 1966. Dengan tergabung kembali di PBB, Indonesia mendapatkan keuntungan strategis di berbagai bidang, termasuk ketika turut menjadi pelopor untuk berdirinya ASEAN bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
2) KEAMANAN DAN PERTAHANAN
a) Peran ABRI
Untuk menciptakan stabilitas di Indonesia, pemerintah memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai benteng pertahanan dan keamanan, sekaligus sebagai kendali sosial di masyarakat. Fungsi ini dikenal dengan sebutan ‘Dwifungsi ABRI’. Dalam pemerintahan, ABRI memiliki jatah kursi dengan pengangkatan di MPR/DPR dan DPRD.
b) Normalisasi hubungan dengan beberapa negara
Politik konfrontatif yang dijalankan Indonesia semasa Demokrasi Terpimpin telah mengakibatkan hubungan buruk dengan negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara. Melalui Menteri Luar Negeri, Adam Malik, pemerintah melakukan pembicaraan untuk menjalin hubungan diplomatik kembali dengan Malaysia dan Singapura.
1) POLITIK
a) Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet pertama yang terbentuk pasca keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret dinamakan Kabinet Ampera. Namun setelah sidang MPRS tahun 1968 yang menetapkan Soeharto sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun pertamanya, dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida, yaitu:
• Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
• Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
• Pelaksanaan Pemilihan Umum.
• Membersihkan sisa-sisa PKI dari Indonesia.
• Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.
b) Pembubaran PKI
Sebagai pengemban Surat Perintah Sebelas Maret, Soeharto mendorong MPRS untuk mengeluarkan keputusan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diatur dalam TAP MPRS No. IX/1966 sekaligus menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966, dilakukan pengamanan terhadap 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
c) Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politica dengan tiga bentuk pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif.
d) Pengelompokan Partai Politik.
Setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum pada tahun 1971, dilakukan penyederhanaan jumlah partai dengan menggabungkan sejumlah partai yang memiliki persamaan program. Hasil penggabungan tersebut menghasilkan tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya.
e) Memasyarakatkan P4.
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan untuk pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yaitu Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan dimaksud kemudian diresmikan sebagai Ketetapan MPR dalam Sidang Umum tahun 1978. Gagasan ini dimaksudkan untuk mendukung program Orde Baru yaitu pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
f) Kembali Aktif di Organisasi Internasional
Setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, pemerintahan Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia kembali bergabung menjadi anggota pada 28 Desember 1966. Dengan tergabung kembali di PBB, Indonesia mendapatkan keuntungan strategis di berbagai bidang, termasuk ketika turut menjadi pelopor untuk berdirinya ASEAN bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
2) KEAMANAN DAN PERTAHANAN
a) Peran ABRI
Untuk menciptakan stabilitas di Indonesia, pemerintah memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai benteng pertahanan dan keamanan, sekaligus sebagai kendali sosial di masyarakat. Fungsi ini dikenal dengan sebutan ‘Dwifungsi ABRI’. Dalam pemerintahan, ABRI memiliki jatah kursi dengan pengangkatan di MPR/DPR dan DPRD.
b) Normalisasi hubungan dengan beberapa negara
Politik konfrontatif yang dijalankan Indonesia semasa Demokrasi Terpimpin telah mengakibatkan hubungan buruk dengan negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara. Melalui Menteri Luar Negeri, Adam Malik, pemerintah melakukan pembicaraan untuk menjalin hubungan diplomatik kembali dengan Malaysia dan Singapura.
S1
Setelah beralihnya kepemimpinan Orde Lama menjadi Orde Baru, sistem demokrasi yang diberlakukan di Indonesia adalah ….
S2
Kabinet yang dibentuk setelah pelantikan Letjen. Soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS dinamakan ….
S3
Pelantikan Soeharto untuk masa jabatan pertamanya sebagai Presiden dilakukan pada tahun ….
S4
Program kerja yang dirancang kabinet pertama bentukan Soeharto dikenal dengan sebutan ….
S5
Peraturan yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia adalah ….
S6
Pembagian kekuasaan antar lembaga negara dikenal sebagai ….
S7
Setelah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia memutuskan bergabung kembali pada tanggal ….
S8
Dalam kehidupan politik di era Orde Baru, pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia menjadi …..
S9
Untuk memulihkan hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara, Soeharto mengutus perwakilannya, yaitu ….
S10
Pernyataan berikut yang benar ialah ….