Contoh Soal Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru
Contoh Soal Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru - Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1998 sebagai rezim pengganti pemerintahan Orde Lama. Soeharto dilantik melalui Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967 setelah menerima mandat penyerahan kekuasaan dari Ir. Soekarno pada 22 Februari 1967.
Orde Baru dinilai telah berhasil membawa kemajuan bagi perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk di tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru mulai goyah setelah munculnya keinginan dari partai pendukung pemerintah saat itu, Golkar (Golongan Karya), yang ingin mempertahankan pencalonan Presiden Soeharto untuk periode kelima secara berturut.
Selain itu, pemerintah juga dinilai terlalu represif kepada pergerakan politik lain di luar pemerintahan, contohnya pada peristiwa penyerbuan kantor PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
Kebijakan politik yang represif terhadap pihak oposisi pada masa Orde Baru disimpulkan dari beberapa hal lainnya, yaitu :
1. Setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai penentangan terhadap NKRI dan anti Pancasila.
2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang mengakibatkan demokrasi rekayasa.
3. KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di segala bidang.
4. Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang bertujuan menekan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
5. Masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas melalui Sidang Umum MPR yang tidak demokratis.
Yang juga menjadi kekhawatiran adalah dikekangnya kebebasan masyarakat untuk berpolitik. Pada saat itu, Golkar sebagai partai terbesar dinilai telah dimanfaatkan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Sementara dua partai lainnya (PPP dan PDI) lebih sebagai penonton yang dikendalikan oleh pemerintah, salah satunya dengan memilih Ketua Umum yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Pergerakan atas dasar ketidakpuasan terhadap situasi politik di Indonesia sebenarnya sudah mulai tampak sejak pemilu tahun 1992 dimana perolehan suara Golkar menurun drastis. Apalagi dengan munculnya beberapa tokoh vokal seperti Amien Rais, Sri Bintang Pamungkas, Pius Lustrilanang, dan sebagainya yang gencar menyuarakan perubahan.
Pada tahun 1996, pergerakan menuntut perubahan ini turut dikawal oleh mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan para cendekiawan. Terutama setelah munculnya ketetapan MPR yang tidak membatasi masa jabatan kepresidenan. Berbagai kerusuhan pun terjadi di masyarakat dan banyak menelan korban jiwa dari masyarakat. Terutama karena pada saat itu ABRI difungsikan sebagai alat represi pemerintah untuk menekan gejolak yang timbul di masyarakat.
Ketidakstabilan di bidang politik dan banyaknya kerusuhan berimbas pada kondisi moneter Indonesia yang turut terpengaruh krisis moneter dunia, khususnya Asia Tenggara. Beberapa dampak dari krisis moneter tersebut antara lain :
1. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 1 Agustus 1997.
2. Likuidasi enam belas bank bermasalah.
3. Pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk mengawasi empat puluh bank lainnya yang bermasalah.
4. Banyaknya perusahaan negara dan swasta yang tidak dapat membayar hutang jatuh tempo karena selisih kurs pembayaran yang sangat tinggi.
5. Meningkatnya PHK terhadap karyawan karena beratnya biaya operasional perusahaan.
6. Menipisnya persediaan sembilan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
Krisis moneter ini juga memberi dampak lain pada ekonomi Indonesia terkait dengan bantuan likuiditas dari Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan kepada bank-bank bermasalah, namun ternyata justru diselewengkan.
Sebagai akibat dari rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah saat itu, turut muncul krisis sosial di berbagai daerah di Indonesia dan juga krisis hukum karena rendahnya kontrol dari lembaga berwenang terhadap sistem peradilan di Indonesia. Terlebih dengan banyaknya KKN yang terjadi.
Dengan berbagai krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia, penolakan dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, terutama disusul penolakan dari Ir. Harmoko selaku Ketua Umum MPR perihal pencalonan kembali dirinya maka pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden.
Orde Baru dinilai telah berhasil membawa kemajuan bagi perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk di tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru mulai goyah setelah munculnya keinginan dari partai pendukung pemerintah saat itu, Golkar (Golongan Karya), yang ingin mempertahankan pencalonan Presiden Soeharto untuk periode kelima secara berturut.
Selain itu, pemerintah juga dinilai terlalu represif kepada pergerakan politik lain di luar pemerintahan, contohnya pada peristiwa penyerbuan kantor PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
Kebijakan politik yang represif terhadap pihak oposisi pada masa Orde Baru disimpulkan dari beberapa hal lainnya, yaitu :
1. Setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai penentangan terhadap NKRI dan anti Pancasila.
2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang mengakibatkan demokrasi rekayasa.
3. KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di segala bidang.
4. Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang bertujuan menekan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
5. Masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas melalui Sidang Umum MPR yang tidak demokratis.
Yang juga menjadi kekhawatiran adalah dikekangnya kebebasan masyarakat untuk berpolitik. Pada saat itu, Golkar sebagai partai terbesar dinilai telah dimanfaatkan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Sementara dua partai lainnya (PPP dan PDI) lebih sebagai penonton yang dikendalikan oleh pemerintah, salah satunya dengan memilih Ketua Umum yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Pergerakan atas dasar ketidakpuasan terhadap situasi politik di Indonesia sebenarnya sudah mulai tampak sejak pemilu tahun 1992 dimana perolehan suara Golkar menurun drastis. Apalagi dengan munculnya beberapa tokoh vokal seperti Amien Rais, Sri Bintang Pamungkas, Pius Lustrilanang, dan sebagainya yang gencar menyuarakan perubahan.
Pada tahun 1996, pergerakan menuntut perubahan ini turut dikawal oleh mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan para cendekiawan. Terutama setelah munculnya ketetapan MPR yang tidak membatasi masa jabatan kepresidenan. Berbagai kerusuhan pun terjadi di masyarakat dan banyak menelan korban jiwa dari masyarakat. Terutama karena pada saat itu ABRI difungsikan sebagai alat represi pemerintah untuk menekan gejolak yang timbul di masyarakat.
Ketidakstabilan di bidang politik dan banyaknya kerusuhan berimbas pada kondisi moneter Indonesia yang turut terpengaruh krisis moneter dunia, khususnya Asia Tenggara. Beberapa dampak dari krisis moneter tersebut antara lain :
1. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 1 Agustus 1997.
2. Likuidasi enam belas bank bermasalah.
3. Pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk mengawasi empat puluh bank lainnya yang bermasalah.
4. Banyaknya perusahaan negara dan swasta yang tidak dapat membayar hutang jatuh tempo karena selisih kurs pembayaran yang sangat tinggi.
5. Meningkatnya PHK terhadap karyawan karena beratnya biaya operasional perusahaan.
6. Menipisnya persediaan sembilan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
Krisis moneter ini juga memberi dampak lain pada ekonomi Indonesia terkait dengan bantuan likuiditas dari Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan kepada bank-bank bermasalah, namun ternyata justru diselewengkan.
Sebagai akibat dari rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah saat itu, turut muncul krisis sosial di berbagai daerah di Indonesia dan juga krisis hukum karena rendahnya kontrol dari lembaga berwenang terhadap sistem peradilan di Indonesia. Terlebih dengan banyaknya KKN yang terjadi.
Dengan berbagai krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia, penolakan dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, terutama disusul penolakan dari Ir. Harmoko selaku Ketua Umum MPR perihal pencalonan kembali dirinya maka pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden.
S1
Pemerintahan Orde Baru berlangsung di Indonesia pada rentang tahun ….
S2
…. adalah pemimpin di masa Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama.
S3
Sebagai partai pendukung pemerintah, ….. memiliki peranan penting dalam melanggengkan kekuasaan di masa pemerintahan Orde Baru.
S4
Perhatikan hal-hal berikut !
1) Sifat represif terhadap setiap penentang kebijakan pemerintah
2) Diberlakukannya dwifungsi ABRI
3) Masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas
4) Berlangsungnya Sidang Umum MPR yang demokratis
5) Dijaminnya kebebasan warga negara dalam berpolitik
6) Maraknya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam praktek bernegara
Ada sejumlah hal yang memicu perlawanan terhadap rezim Orde Baru, kecuali ….
1) Sifat represif terhadap setiap penentang kebijakan pemerintah
2) Diberlakukannya dwifungsi ABRI
3) Masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas
4) Berlangsungnya Sidang Umum MPR yang demokratis
5) Dijaminnya kebebasan warga negara dalam berpolitik
6) Maraknya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam praktek bernegara
Ada sejumlah hal yang memicu perlawanan terhadap rezim Orde Baru, kecuali ….
S5
Tanda-tanda menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, salah satunya dapat dilihat dari ….
S6
Salah satu tokoh pergerakan Reformasi yang dianggap sebagai oposisi pemerintahan Orde Baru adalah …..
S7
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah salah satu dampak dari ….. yang turut mendorong reformasi di masa Orde Baru.
S8
Salah satu solusi dari pemerintah di masa Orde Baru untuk membantu menyehatkan dunia perbankan di Indonesia adalah …..
S9
Pemberian BLBI dinilai tidak tepat karena ….
S10
21 Mei 1998 disebut sebagai tanggal bersejarah di era Orde Baru karena ….