Contoh Soal Masa Pemerintahan B.J Habibie
Contoh Soal Masa Pemerintahan B.J Habibie - Selama kekuasaan Orde Baru, terjadi ketidakefektifan fungsi dari lembaga tinggi negara dan organisasi sosial politik akibat dominannya kekuasaan lembaga kepresidenan. Setelah era reformasi yang ditandai dengan dilantiknya Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998 sebagai presiden Indonesia ke-3 menggantikan Soeharto, maka hal-hal dimaksud perlahan mulai dibenahi. Beberapa pembenahan yang tampak, antara lain :
1. Adanya demokratisasi politik
Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai bentukan dari B.J. Habibie melakukan berbagai revisi undang-undang warisan Orde Baru untuk memastikan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik masyarakat. Undang-undang subversi yang dijadikan tameng represif untuk menekan kebebasan berdemokrasi ditinjau kembali. Pemerintah juga meninjau ulang penangkapan aktivis-aktivis politik, di antaranya, Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan yang akhirnya diberi amnesti dan abolisi.
Di tahun 1999, pemerintahan Presiden B.J. Habibie juga turut mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999 yang dinilai sebagai pemilu yang demokratis dan minim unsur KKN serta Sidang Istimewa MPR di tahun yang sama.
2. Pemerintah menuju ke arah yang lebih demokratis di segala aspek
Percepatan dilakukan pemerintah dan jajaran kabinetnya untuk merumuskan undang-undang anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, pemerintah juga menepati janjinya untuk melaksanakan program reformasi di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi sesuai kesepakatan dengan IMF.
3. Dikuranginya dominasi militer dalam pemerintahan
Secara perlahan Undang-Undang yang mengatur dwifungsi ABRI ditinjau ulang dan ABRI dikembalikan fungsinya sebagai barisan terdepan pengawal kedaulatan negara seperti semula.
4. Kemunculan partai politik baru
Tidak kurang dari 141 partai politik baru bermunculan di era reformasi sebagai produk dari lahirnya Undang-Undang yang menjamin kemerdekaan untuk berpendapat dan berpolitik.
Salah satu peristiwa penting yang turut menjadi tonggak sejarah dari pemerintahan B.J. Habibie adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Banyaknya kerusuhan yang terjadi di Timor Timur hingga menelan banyak korban jiwa telah mendorong Presiden B.J. Habibie untuk memberikan dua opsi kepada masyarakat, yaitu otonomi khusus atau merdeka. Proses ini dimulai pada 27 Januari 1999 dengan pengumuman kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi bila jajak pendapat menghasilkan keputusan pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia.
Pada 5 Mei 1999, pihak Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Portugal Jaime Gama, dan Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan penentuan pendapat untuk Timor Timur di New York. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas dari kedua pihak untuk mengawal proses jajak pendapat.
Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT), sementara PBB mengutus UNAMET (United Nations Asistance Mission in East Timor) untuk mengawasi dan menyelenggarakan penentuan pendapat. Penentuan pendapat berlangsung pada 30 Agustus 1999 secara aman, namun dengan hasil yang mengejutkan, yakni mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dari NKRI.
Hasil penentuan pendapat ini akhirnya menimbulkan kerusuhan di Timor Timur sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk memberlakukan status darurat militer di sana pada 9 September 1999. Pada 12 September 1999, INTERFET (International Force for East Timor) yang merupakan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB, atas seizin Presiden B.J. Habibie, masuk ke Timor Timur untuk menjaga keamanan bersama dengan ABRI.
Kekuasaan Presiden B.J. Habibie sendiri berakhir setelah pada Sidang Umum MPR, 19 Oktober 1999. Laporan pertanggungjawabannya ditolak karena adanya ketidakakuratan dari laporan yang disampaikan, terutama mengenai indikator pertumbuhan ekonomi yang diduga tak sesuai kenyataan.
1. Adanya demokratisasi politik
Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai bentukan dari B.J. Habibie melakukan berbagai revisi undang-undang warisan Orde Baru untuk memastikan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik masyarakat. Undang-undang subversi yang dijadikan tameng represif untuk menekan kebebasan berdemokrasi ditinjau kembali. Pemerintah juga meninjau ulang penangkapan aktivis-aktivis politik, di antaranya, Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan yang akhirnya diberi amnesti dan abolisi.
Di tahun 1999, pemerintahan Presiden B.J. Habibie juga turut mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999 yang dinilai sebagai pemilu yang demokratis dan minim unsur KKN serta Sidang Istimewa MPR di tahun yang sama.
2. Pemerintah menuju ke arah yang lebih demokratis di segala aspek
Percepatan dilakukan pemerintah dan jajaran kabinetnya untuk merumuskan undang-undang anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, pemerintah juga menepati janjinya untuk melaksanakan program reformasi di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi sesuai kesepakatan dengan IMF.
3. Dikuranginya dominasi militer dalam pemerintahan
Secara perlahan Undang-Undang yang mengatur dwifungsi ABRI ditinjau ulang dan ABRI dikembalikan fungsinya sebagai barisan terdepan pengawal kedaulatan negara seperti semula.
4. Kemunculan partai politik baru
Tidak kurang dari 141 partai politik baru bermunculan di era reformasi sebagai produk dari lahirnya Undang-Undang yang menjamin kemerdekaan untuk berpendapat dan berpolitik.
Salah satu peristiwa penting yang turut menjadi tonggak sejarah dari pemerintahan B.J. Habibie adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Banyaknya kerusuhan yang terjadi di Timor Timur hingga menelan banyak korban jiwa telah mendorong Presiden B.J. Habibie untuk memberikan dua opsi kepada masyarakat, yaitu otonomi khusus atau merdeka. Proses ini dimulai pada 27 Januari 1999 dengan pengumuman kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi bila jajak pendapat menghasilkan keputusan pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia.
Pada 5 Mei 1999, pihak Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Portugal Jaime Gama, dan Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan penentuan pendapat untuk Timor Timur di New York. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas dari kedua pihak untuk mengawal proses jajak pendapat.
Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT), sementara PBB mengutus UNAMET (United Nations Asistance Mission in East Timor) untuk mengawasi dan menyelenggarakan penentuan pendapat. Penentuan pendapat berlangsung pada 30 Agustus 1999 secara aman, namun dengan hasil yang mengejutkan, yakni mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dari NKRI.
Hasil penentuan pendapat ini akhirnya menimbulkan kerusuhan di Timor Timur sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk memberlakukan status darurat militer di sana pada 9 September 1999. Pada 12 September 1999, INTERFET (International Force for East Timor) yang merupakan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB, atas seizin Presiden B.J. Habibie, masuk ke Timor Timur untuk menjaga keamanan bersama dengan ABRI.
Kekuasaan Presiden B.J. Habibie sendiri berakhir setelah pada Sidang Umum MPR, 19 Oktober 1999. Laporan pertanggungjawabannya ditolak karena adanya ketidakakuratan dari laporan yang disampaikan, terutama mengenai indikator pertumbuhan ekonomi yang diduga tak sesuai kenyataan.
S1
B.J. Habibie menjabat sebagai presiden RI ke-3 pasca mundurnya Soeharto dan dilantik pada ....
S2
Salah satu upaya merintis demokratisasi politik di era pemerintahan B.J. Habibie adalah sebagai berikut, kecuali ....
S3
Beberapa pembenahan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie pada masa awal pemerintahannya adalah ....
S4
Beberapa aktivis politik yang mendapatkan amnesti atau pun abolisi semasa pemerintahan B.J. Habibie adalah ....
S5
Di awal reformasi, pada era pemerintahan B.J. Habibie, sejumlah partai politik baru bermunculan. Total jumlah partai yang terdaftar di Kementerian Hukum pada saat itu sebanyak ....
S6
Pengumuman kebijakan pemerintah terkait status Timor Timur pertama kali dilakukan pada ....
S7
Sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan masalah Timor Timor, Indonesia dan Portugal mengirimkan wakilnya ke New York untuk menandatangani kesepakatan bersama dengan PBB, kedua wakil negara tersebut adalah .....
S8
UNAMET (United Nations Asistance Mission in East Timor) sebagai badan bentukan PBB bertugas untuk ....
S9
Untuk mengatasi kerusuhan pasca jajak pendapat, ABRI bersama dengan .... sebagai utusan PBB melakukan pengamanan di Timor Timur.
S10
Penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie oleh MPR/DPR terjadi pada Sidang Umum MPR tanggal ....