Contoh Soal Proklamasi Kemerdekaan sebagai Penegakan Hak Bangsa Indonesia

Contoh Soal Proklamasi Kemerdekaan sebagai Penegakan Hak Bangsa IndonesiaIstilah proklamasi berasal dari bahasa Yunani, ‘proclamatio’ yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat tentang adanya kemerdekaan. Pengumuman tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari negara yang bersangkutan, tetapi juga kepada semua bangsa yang ada di seluruh dunia. Dengan Proklamasi, telah diserukan kepada warga dunia tentang adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain.
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka kemerdekaan harus diperjuangkan dan dimiliki oleh setiap bangsa. Kemerdekaan menjadi cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa yang terjajah. Setiap bangsa yang telah merdeka, berarti bangsa tersebut telah memiliki kedaulatan, baik kedaulatan kedalam maupun kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bangsa tersebut telah memiliki hak atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Kedaulatan ke luar berarti bangsa tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan bangsa lain. Dengan demikian, adanya kemerdekaan bangsa berarti bangsa tersebut bebas dari penjajah dan berdiri sebagai negara yang berdaulat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Pengakuan terhadap setiap bangsa untuk menentukan basibnya (the right of self determination) melalui proses sejarah yang panjang. Bahkan seringkali harus melalui konflik dan peperangan. Hal ini dialami baik oleh bangsa-bangsa, baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Pengakuan terhadap hak menentukan nasib sendiri didasarkan bahwa setiap manusia dan bangsa mempunyai hak-hak yang sama.
Pada akhir abad ke-18 perjuangan nasionalisme bangsa-bangsa Eropa semakin nyata. Hal itu nampak ketika Napoleon Bonarpate, yang mengangkat dirinya sebagai kaisar berusaha menduduki seluruh Eropa. Pada tahun 1812, hampir seluruh negara Eropa dapat dikuasai, kecuali Inggris dan Rusia. 
Raja-raja Eropa yang pada mulanya ragu-ragu kemudian bergerak bersama rakyat membentuk pasukan sukarela untuk melawan Napoleon. Akhirnya perjuangan rakyat Eropa menuntut pengakuan berbagai suatu bangsa mendapatkan hasil nyata. Belanda mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1813 dan Hongaria mendapatkan pengakuan kedaulatannya pada tahun 1848. 
Pada tahun 1913, ketika Belanda hendak mengadakan peringatan 100 tahun kemerdekaan dari Napoleon Bonaparte (Perancis), maka perayaan tersebut juga direncanakan akan diperingati oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini menimbulkan kritik R.M. Suwardi Suryaningrat, karena Belanda sebagai bangsa penjajah, hendak merayakan kemerdekaannya di negeri jajahan yang juga melibatkan penduduk pribumi yang sedang terjajah. Oleh karena itu, beliau menulis sebuah artikel dalam bahasa Belanda yang berjudul, Als ik eens Nederlander was. Isi pokok dari artikel itu adalah sindiran terhadap pemerintah kolonial Belanda yang mengajak penduduk pribumi untuk ikut serta dalam merayakan hari kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Akibat dari tulisan itu, R.M. Suwardi Suryaningrat ditangkap dan diasingkan. 
Setelah terjadinya Perang Dunia I, Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson pada tanggal 8 Januari 1918, mengajukan sebuah ide untuk membentuk sebuah lembaga keamanan kolektif yang bersifat netral untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia diberi nama Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Pada saat itu juga, Wilson menyampaikan 14 poin yang salah satu poinnya menekankan pentingnya self determination, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.
Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia berakibat meletuslah Perang Dunia II (1939-1945). Untuk menyikapi ancaman agresi militer dari negara-negara fasis ketika Perang Dunia II itu, maka tanggal 14 Agustus 1941, Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, F. D. Roosevelt mengadakan pembicaraan khusus di atas geladak kapal “Agusta” di perairan Atlantik. Pertemuan kedua kepala pemerintahan tersebut telah bersepakat dan menandatangani Piagam Atlantik (Atlantic Charter). Piagam Atlantik merupakan dasar pertama dalam usaha pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Isi pokok Piagam Atlantik ini adalah:
1. Tidak mengizinkan perluasan wilayah (politik ekspansi)
2. Tiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri (right of self determination).
3. Semua negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia
4. Mengusahakan perdamaian dunia sehingga tiap bangsa dapat hidup bebas dari kemiskinan dan ketakutan
Dengan demikian Piagam Atlantik juga menekankan pentingnya setiap negara menentukan nasibnya sendiri (self determination). Hal ini merupakan landasan universal bagi perjuangan kemerdekaan bagi negeri-negeri yang terjajah sehingga mendorong perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dengan didasari oleh semangat untuk menentukan nasib sendiri (self determination), faktor ideologi dan strategi anti-imperialisme yang dimiliki oleh pergerakan-pergerakan kebangsaan negara-negara di Asia Afrika demi berjuang meraih kemerdekaan.
Perang Dunia I dan Perang Dunia II berpengaruh terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ucapan Presiden Wilson pada akhir Perang Dunia I yang menganjurkan agar bangsa-bangsa di dunia yang masih dijajah diberikan hak untuk menetukan nasib sendiri berpengaruh terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia I, corak dan haluan berbagai organisasi Pergerakan Nasional Indonesia berubah ke arah yang lebih tegas dan radikal. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda bersikap mendekati organisasi Pergerakan Kebangsaan Indonesia.
Pada bulan Mei 1918, pemerintah kolonial Belanda membentuk Dewan Rakyat (Volksraad). Pada Sidang Dewan Rakyat tanggal 18 November 1918, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg Stirum menyampaikan pidato yang menjanjikan pembaruan pemerintahan di Indonesia. Sayangnya, Belanda mengalami kekalahan dan Jepang ganti menjajah Indonesia.
Barulah pada pertengahan bulan Agustus 1954 Jepang menyerah kalah terhadap negara-negara Sekutu. Peristiwa menyerahnya Jepang terhadap Sekutu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan perjuangannya dalam mencapai kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting dan sangat bersejarah dalam mendorong semangat bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia selanjutnya menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kedaulatan, misalnya bangsa India.



Contoh Soal Proklamasi Kemerdekaan sebagai Penegakan Hak Bangsa Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat tentang adanya kemerdekaan. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu…
Artikel berjudul ‘Als ik eens Nederlander was’ berisi sindiran terhadap pemerintah kolonial Belanda yang mengajak penduduk pribumi untuk ikut serta dalam merayakan hari kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Artikel ini ditulis oleh…
Sekitar 157 orang delegasi dari 37 negara yang mayoritas berasal dari negara-negara yang masih terjajah berkumpul di Brussel, Belgia. Hasil dari pertemuan itu menghasilkan organisasi internasional yang bernama “Liga Anti Imperialisme dan Penindasan Nasional”. Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal…
Berikut ini adalah beberapa perwakilan Perhimpunan Indonesia dalam pembentukan organisasi internasional yang diadakan di Belgia tersebut, kecuali…
Berikut ini merupakan beberapa bagian dari isi pokok Piagam Atlantik, kecuali…
Pada tanggal 25 April sampai dengan tanggal 26 Juni 1945, kelompok pemenang Perang Dunia II dipelopori Amerika Serikat mengadakan United Nations Conference on International Organization (UNCIO) di San Fransisco untuk membahas…
Pada sidang BPUPKI II terbentuk panitia yang terdiri dari 19 orang dengan diketuai Soekarno untuk merancang naskah UUD, sehingga lahirlah UUD 1945. Sidang tersebut berlangsung pada tanggal …
Secara eksplisit, pasal 1 ayat (2) Piagam PBB memuat …
Kepanjangan dari BPUPKI adalah …
Pada tanggal 18 November 1918, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyampaikan pidato yang menjanjikan pembaruan pemerintahan di Indonesia. Gubernur tersebut bernama…

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel