Contoh Soal Perundingan Renville
Contoh Soal Perundingan Renville - Perundingan Renville adalah bagian dari upaya Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan Agresi Militer Belanda I ke Indonesia. Reaksi PBB terjadi setelah pemerintah Indonesia melayangkan protesnya kepada Dewan Keamanan PBB. Untuk itu, melalui resolusi pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara, beranggotakan Australia yang merupakan pilihan Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, serta Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia. KTN memprakarsai pertemuan antara pihak Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di suatu tempat netral.
Setelah melalui berbagai pertimbangan, Amerika Serikat mengusulkan agar perjanjian diadakan di Kapal Perang USS Renville. Perundingan pada 8 Desember 1947 ini dihadiri oleh Mr. Amir Sjarifuddin sebagai perwakilan dari delegasi Indonesia, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Naskah perjanjian sebagai hasil perundingan ditandatangani pada 17 Januari 1948 dengan isi, antara lain:
• Penghentian konfrontasi bersenjata,
• Pembentukan segera Republik Indonesia Serikat (RIS),
• Berdirinya garis demarkasi van Mook, garis perbatasan buatan di wilayah Indonesia yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesa,
• Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia,
• Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia,
• Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah pendudukannya, dan,
• Pemungutan suara atau plebisit untuk menentukan kedudukan politik rakyat Indonesia dalam RIS, dan
• Pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan.
• Penghentian konfrontasi bersenjata,
• Pembentukan segera Republik Indonesia Serikat (RIS),
• Berdirinya garis demarkasi van Mook, garis perbatasan buatan di wilayah Indonesia yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesa,
• Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia,
• Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia,
• Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah pendudukannya, dan,
• Pemungutan suara atau plebisit untuk menentukan kedudukan politik rakyat Indonesia dalam RIS, dan
• Pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan.
Perjanjian Renville membawa beberapa dampak bagi negara Indonesia, di antaranya adalah:
1) Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin
Selaku delegasi Indonesia yang mewakili pemerintahan, Amir Sjarifuddin dinilai telah gagal melakukan diplomasi kepada pemerintah Belanda. Terlebih setelah ditandatanganinya kesepakatan dalam Perundingan Renville yang secara terang-terangan menempatkan Indonesia dalam posisi yang dirugikan.
2) Berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia
Perjanjian Renville hanya menyebutkan bahwa Republik Indonesia berdaulat di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Hal ini memudahkan Belanda untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara boneka yang mengepung wilayah kedaulatan Indonesia.
Negara-negara boneka tersebut, antara lain, Negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Semua negara boneka tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).
3) Blokade dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia
Dengan adanya garis demarkasi, maka Belanda telah membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi militer dengan memulangkan pasukan TNI dari daerah-daerah yang tidak disebutkan sebagai wilayah kedaulatan Indonesia dalam Perundingan Renville.
1) Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin
Selaku delegasi Indonesia yang mewakili pemerintahan, Amir Sjarifuddin dinilai telah gagal melakukan diplomasi kepada pemerintah Belanda. Terlebih setelah ditandatanganinya kesepakatan dalam Perundingan Renville yang secara terang-terangan menempatkan Indonesia dalam posisi yang dirugikan.
2) Berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia
Perjanjian Renville hanya menyebutkan bahwa Republik Indonesia berdaulat di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Hal ini memudahkan Belanda untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara boneka yang mengepung wilayah kedaulatan Indonesia.
Negara-negara boneka tersebut, antara lain, Negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Semua negara boneka tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).
3) Blokade dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia
Dengan adanya garis demarkasi, maka Belanda telah membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi militer dengan memulangkan pasukan TNI dari daerah-daerah yang tidak disebutkan sebagai wilayah kedaulatan Indonesia dalam Perundingan Renville.
Ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia ini kelak menjadi salah satu alasan di balik banyaknya ancaman internal berupa pemberontakan- pemberontakan rakyat.
S1
Salah satu pertemuan diplomatik Indonesia-Belanda yang diawasi PBB untuk menyelesaikan konflik bersenjata adalah ….
S2
Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai jawaban atas Agresi Militer Belanda ditetapkan pada tanggal ….
S3
Anggota Komisi Tiga Negara yang hanya dipilih oleh Belanda ialah ….
S4
Dalam Perundingan Renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh ….
S5
Perjanjian yang dihasilkan dalam Perundingan Renville ditandatangani pada tanggal …..
S6
Garis pemisah wilayah Belanda dan RI sebagai hasil dari kesepakatan dalam Perundingan Renville disebut dengan ….
S7
Pada saat berlangsungnya Perjanjian Renville, ibukota negara Indonesia berada di ….
S8
Berikut adalah daerah-daerah yang diakui Belanda sebagai wilayah kedaulatan Indonesia dalam Perundingan Renville, kecuali ….
S9
Untuk mengepung wilayah kedaulatan Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka yang tergabung dalam …..
S10
Berikut adalah negara-negara federal atau negara boneka buatan Belanda, kecuali …..