Contoh Soal Agresi Militer I
Contoh Soal Agresi Militer I- Agresi militer Belanda adalah konflik yang diawali dari Perjanjian Linggarjati. Perbedaan penafsiran isi perjanjian antara pihak Belanda dan Indonesia kian memperburuk hubungan antara kedua negara. Pada satu sisi, Belanda menganggap Indonesia sebagai bagian dari negara persemakmuran Belanda, sementara Indonesia bertekad mempertahankan eksistensi sebagai negara berdaulat dan menolak tunduk terhadap campur tangan negara mana pun.
Mulanya adalah H.J van Mook, seorang pejabat Belanda, yang dengan terang-terangan membentuk sejumlah negara federal di sekitar wilayah Indonesia guna semakin mempersempit wilayah pemerintahan Indonesia. Tindakan tersebut kemudian disusul ultimatum yang diberikan Belanda kepada Pemerintah Indonesia untuk dijawab dalam waktu 14 hari. Isi ultimatum tersebut adalah:
a) Membentuk pemerintahan bersama,
b) Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama,
c) Pemerintah Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk wilayah-wilayah yang diduduki Belanda,
d) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, serta
e) Menyelenggarakan penyelidikan bersama untuk ekspor dan impor.
a) Membentuk pemerintahan bersama,
b) Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama,
c) Pemerintah Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk wilayah-wilayah yang diduduki Belanda,
d) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, serta
e) Menyelenggarakan penyelidikan bersama untuk ekspor dan impor.
Ultimatum tersebut sejatinya didasari kenyataan buruknya keadaan ekonomi Belanda saat itu karena kehilangan Indonesia sebagai jajahan yang potensial menghasilkan bahan pangan dan berbagai komoditas lainnya. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pemerintah Republik Indonesia, akhirnya pihak Belanda melancarkan serangan pertama ke wilayah Indonesia pada 21 Juli 1947. Serangan sebelumnya dibuka dengan pernyataan Belanda tanggal 20 Mei 1947 untuk tidak terikat lagi pada Perjanjian Linggarjati. Serangan pertama ini berlangsung di wilayah Sumatera dan Jawa, dikenal dengan aksi polisionil. Begitu mendadaknya serangan Belanda ke Indonesia mengakibatkan TNI tidak dapat berbuat banyak. Beberapa kerusakan yang disebabkan serangan Belanda, antara lain:
1) Belanda mampu menerobos garis pertahanan TNI dalam waktu singkat,
2) TNI didesak ke pelosok sehingga harus melancarkan gerilya dari daerah-daerah kecil dengan peralatan yang serba terbatas,
3) Ibukota RI berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda, dan
4) Pelabuhan-pelabuhan penting serta daerah-daerah penghasil pangan berhasil dikuasai dan diblokade dari pihak luar.
Agresi Militer Belanda terhadap Indonesia ternyata mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini terutama atas desakan India dan Australia yang adalah mitra Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB untuk meninjau situasi dan posisi Belanda dalam agresi militer. Pada Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perintah dimaksud kemudian disusul dengan pembentukan Komisi PBB untuk melakukan perundingan tentang agresi militer. Komisi terdiri atas tiga negara, yakni Australia yang dipilih oleh Indonesia, Amerika Serikat yang diminta oleh Belanda, serta Belgia yang dipilih sesuai kesepakatan Indonesia-Belanda. Setelah perundingan yang berlangsung, akhirnya Belanda dan Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 1947, sepakat untuk menerima keputusan Dewan Keamanan PBB dan melakukan gencatan senjata.
1) Belanda mampu menerobos garis pertahanan TNI dalam waktu singkat,
2) TNI didesak ke pelosok sehingga harus melancarkan gerilya dari daerah-daerah kecil dengan peralatan yang serba terbatas,
3) Ibukota RI berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda, dan
4) Pelabuhan-pelabuhan penting serta daerah-daerah penghasil pangan berhasil dikuasai dan diblokade dari pihak luar.
Agresi Militer Belanda terhadap Indonesia ternyata mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini terutama atas desakan India dan Australia yang adalah mitra Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB untuk meninjau situasi dan posisi Belanda dalam agresi militer. Pada Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perintah dimaksud kemudian disusul dengan pembentukan Komisi PBB untuk melakukan perundingan tentang agresi militer. Komisi terdiri atas tiga negara, yakni Australia yang dipilih oleh Indonesia, Amerika Serikat yang diminta oleh Belanda, serta Belgia yang dipilih sesuai kesepakatan Indonesia-Belanda. Setelah perundingan yang berlangsung, akhirnya Belanda dan Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 1947, sepakat untuk menerima keputusan Dewan Keamanan PBB dan melakukan gencatan senjata.
Sebagai tindak lanjut dari gencatan senjata, pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Commitee of Good Offices atau Komite Tiga Negara (KTN) yang masih beranggotakan perwakilan Australia (Richard Kirby), Belgia (Paul van Zeeland), dan Amerika Serikat (Frank Graham). Tugas pokok komisi adalah mencari penyelesaian permanen terhadap perselisihan Indonesia dengan Belanda. Atas prakarsa komisi, maka dilakukanlah perundingan di tempat netral, di luar wilayah pendudukan Belanda atau pun Indonesia. Tempat yang dipilih adalah USS Renville, kapal perang Amerika Serikat yang sedang bersandar di Tanjung Priok. Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Sjarifuddin dan delegasi Belanda diwakili oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berakhir 17 Januari 1948, dengan kesepakatan berikut:
• Penghentian konfrontasi bersenjata,
• Berdirinya garis demarkasi van Mook, garis perbatasan buatan di wilayah Indonesia yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesa,
• Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia,
• Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah pendudukannya, dan
• Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia akan sejajar dengan Kerajaan Belanda.
• Penghentian konfrontasi bersenjata,
• Berdirinya garis demarkasi van Mook, garis perbatasan buatan di wilayah Indonesia yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesa,
• Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia,
• Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah pendudukannya, dan
• Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia akan sejajar dengan Kerajaan Belanda.
Hasil perundingan Renville jelas sangat merugikan pihak Indonesia akibat berkurangnya wilayah Indonesia dan lemahnya diplomasi pemerintah dalam proses perundingan. Salah satu dampak dari Perjanjian Renville adalah jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin.
S1
Awal konfrontasi Indonesia dengan Belanda didorong oleh perbedaan penafsiran terhadap ….
S2
Pembentukan negara federal di belakang garis demarkasi adalah ide dari ….
S3
Salah satu isi ultimatum pemerintah Belanda terhadap Indonesia yang berhubungan dengan perekonomian adalah ….
S4
Serangan militer pertama Belanda ke Indonesia berlangsung pada ….
S5
Daerah sasaran agresi militer Belanda pertama ke wilayah Indonesia ialah ….
S6
Negara yang mendukung Indonesia selama berlangsungnya Agresi Militer Belanda I adalah ….
S7
Negara netral dalam Komisi Tiga Negara yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama Indonesia dan Belanda ialah ….
S8
Gencatan bersenjata yang mengakhiri agresi militer Belanda I didasarkan kesepakatan dalam ….
S9
Wakil delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville adalah ….
S10
Keprihatinan tokoh politik di Indonesia pasca Perjanjian Renville terutama berhubungan dengan ….