Contoh Soal Lahirnya Orde Baru
Contoh Soal Lahirnya Orde Baru - Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan baru di bawah Mayjen Soeharto untuk menggantikan pemerintahan Ir. Soekarno yang disebut dengan Orde Lama. Kehadiran pemerintahan baru di Indonesia didorong oleh beberapa faktor seperti:
1. Peristiwa Gerakan 30 September 1965
Munculnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia menimbulkan kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Pemberontakan yang muncul akibat berkembangnya ideologi komunis di Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin adalah salah satu pokok kekhawatiran rakyat yang masih belum mendapat keamanan dan stabilitas negara pasca Proklamasi Kemerdekaan.
Munculnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia menimbulkan kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Pemberontakan yang muncul akibat berkembangnya ideologi komunis di Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin adalah salah satu pokok kekhawatiran rakyat yang masih belum mendapat keamanan dan stabilitas negara pasca Proklamasi Kemerdekaan.
2. Terpuruknya Perekonomian Indonesia
Buruknya lobi yang dilakukan pemerintahan Indonesia dalam perundingan Renville dan Konferensi Meja Bundar membawa perekonomian Indonesia ke titik terendah. Dengan adanya inflasi dan defisit di kas negara akibat beban hutang yang diwariskan pemerintahan kolonial Belanda memaksa pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak pro rakyat. Pemerintah melakukan devaluasi rupiah atau sanering dan menaikkan harga bahan bakar.
Buruknya lobi yang dilakukan pemerintahan Indonesia dalam perundingan Renville dan Konferensi Meja Bundar membawa perekonomian Indonesia ke titik terendah. Dengan adanya inflasi dan defisit di kas negara akibat beban hutang yang diwariskan pemerintahan kolonial Belanda memaksa pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak pro rakyat. Pemerintah melakukan devaluasi rupiah atau sanering dan menaikkan harga bahan bakar.
3. Aksi Demonstrasi Rakyat
Peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan PKI pada jajaran petinggi Angkatan Darat telah menggerakkan massa untuk melakukan aksi menuntut PKI dan seluruh organisasi sayapnya dibubarkan dan diadili. Mahasiswa dan pelajar melalui KAMI, KAPI, KASI membentuk kesatuan aksi yang disebut Front Pancasila untuk memberikan tekanan pada tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 Setember. Aksi mahasiswa berpuncak dengan dikeluarkannya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR.
Peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan PKI pada jajaran petinggi Angkatan Darat telah menggerakkan massa untuk melakukan aksi menuntut PKI dan seluruh organisasi sayapnya dibubarkan dan diadili. Mahasiswa dan pelajar melalui KAMI, KAPI, KASI membentuk kesatuan aksi yang disebut Front Pancasila untuk memberikan tekanan pada tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 Setember. Aksi mahasiswa berpuncak dengan dikeluarkannya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR.
4. Surat Perintah Sebelas Maret
Menurunnya wibawa dan kekuasaan Ir. Soekarno sebagai pimpinan negara berdampak buruk bagi stabilitas dalam negeri. Dalam perlindungannya di Istana Bogor dari aksi demonstrasi mahasiswa, Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret yang memberikan kewenangan kepada Panglima Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban rakyat.
Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret dapat dikatakan sebagai pintu masuk bagi pemerintahan baru di Indonesia. Sebagai pemegang amanat Supersemar, Mayjen Soeharto mengambil sejumlah tindakan untuk mengembalikan ketertiban di masyarakat. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain:
1. Membubarkan kabinet Dwikora atau Kabinet Seratus Menteri dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.
2. Membersihkan DPR-GR dari unsur-unsur PKI.
3. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia yang dikukuhkan melalui TAP MPRS.
Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret sempat menimbulkan konflik dualisme pemerintahan. Di satu sisi, Ir. Soekarno masih menjabat sebagai kepala negara sedangkan dari administratif pemerintahan, Mayjen Soeharto memegang wewenang berdasarkan mandat pada Surat Perintah Sebelas Maret. Untuk mengatasi dualisme kepemimpinan, MPRS memutuskan untuk menggelar Sidang Umum dan meminta pertanggung jawaban Ir. Soekarno. Pidato pertanggung jawaban Ir. Soekarno yang dikenal dengan Nawaksara tidak diterima oleh MPRS sehingga melalui TAP MPRS No. XXXIII/1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat dari Ir. Soekarno.
Pada 12 Maret 1967, Mayjen Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan lima tahun pertamanya oleh Ketua MPRS, AH Nasution. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.
Menurunnya wibawa dan kekuasaan Ir. Soekarno sebagai pimpinan negara berdampak buruk bagi stabilitas dalam negeri. Dalam perlindungannya di Istana Bogor dari aksi demonstrasi mahasiswa, Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret yang memberikan kewenangan kepada Panglima Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban rakyat.
Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret dapat dikatakan sebagai pintu masuk bagi pemerintahan baru di Indonesia. Sebagai pemegang amanat Supersemar, Mayjen Soeharto mengambil sejumlah tindakan untuk mengembalikan ketertiban di masyarakat. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain:
1. Membubarkan kabinet Dwikora atau Kabinet Seratus Menteri dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.
2. Membersihkan DPR-GR dari unsur-unsur PKI.
3. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia yang dikukuhkan melalui TAP MPRS.
Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret sempat menimbulkan konflik dualisme pemerintahan. Di satu sisi, Ir. Soekarno masih menjabat sebagai kepala negara sedangkan dari administratif pemerintahan, Mayjen Soeharto memegang wewenang berdasarkan mandat pada Surat Perintah Sebelas Maret. Untuk mengatasi dualisme kepemimpinan, MPRS memutuskan untuk menggelar Sidang Umum dan meminta pertanggung jawaban Ir. Soekarno. Pidato pertanggung jawaban Ir. Soekarno yang dikenal dengan Nawaksara tidak diterima oleh MPRS sehingga melalui TAP MPRS No. XXXIII/1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat dari Ir. Soekarno.
Pada 12 Maret 1967, Mayjen Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan lima tahun pertamanya oleh Ketua MPRS, AH Nasution. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.
S1
Pemimpin pemerintahan Orde Baru adalah ….
S2
Salah satu dampak Konferensi Meja Bundar kepada Indonesia adalah ….
S3
Kesatuan aksi mahasiswa yang mengadakan demonstrasi besar-besaran saat pelantikan kabinet 100 menteri disebut dengan ….
S4
Aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR-GR berlangsung pada ….
S5
Surat Perintah Sebelas Maret dikeluarkan oleh Ir. Soekarno dari ….
S6
Sebagai langkah awal di masa pemerintahannya, Mayjen Soeharto melakukan pembubaran terhadap kabinet Dwikora dan ….
S7
Penetapan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia ditetapkan melalui ….
S8
Pidato pertanggung jawaban yang disampaikan Ir. Soekarno di akhir masa jabatannya dikenal dengan ….
S9
Pelantikan Mayjen Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia dilakukan pada tanggal ….
S10
Pelantikan Mayjen Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dilakukan oleh Ketua MPRS saat itu ….