Contoh Soal Batas Laut
Contoh Soal Batas Laut - Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak pada persilangan atau pertemuan di antara dua benua dan dua samudera. Kepulauan Indonesia memliki luas 9.8 juta km2 dengan luas wilayah laut mencapai 7.9 juta km2. Dengan posisi geografis tersebut, wilayah Indonesia memiliki peranan penting dalam lalu lintas laut. Selain berbagai keuntungan yang didapatkan, ternyata posisi geografis ini juga memiliki potensi membahayakan jika tidak mendapatkan pengawasan. Untuk mencegah kemungkinan pelanggaran di wilayah geografisnya, Indonesia menganut persetujuan Hukum Laut Internasional yang disepakati pada tahun 1982. Hukum ini mengatur batas laut teritorial, batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Sementara Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedang lebar lautan tersebut kurang dari dua puluh empat mil laut, maka garis batas laut teritorialnya ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dasar dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial dan laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal.
Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Yang dimaksud dengan garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik – titik dari ujung terluar pulau di Indonesia. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut sebagai laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia memiliki kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar memasuki wilayah ini jika mendapatkan izin pemerintah Indonesia.
Untuk negara – negara yang melintasi garis luar batas teritorial ini maka berlaku hak lintas damai. Hak Lintas Damai sendiri diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai hak untuk melintas secepat – cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Pelaksanaan hak lintas damai harus memenuhi kriteria berikut:
1) Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah, kemerdekaan dan politik negara pantai.
2) Tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin negara pantai.
3) Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai.
4) Tidak melakukan tindakan propaganda yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai.
5) Tidak melakukan peluncuran, pendaratan dari atas kapal apa pun termasuk kapal militer.
6) Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, mata uang yang melanggar aturan, perpajakan, imigrasi, dan hukum negara pantai.
7) Tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran.
8) Tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan.
9) Tidak melakukan kegiatan penelitian.
10) Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ke sistem komunikasi negara pantai.
11) Kapal-kapal selam yang melakukan lintas damai harus menampakkan dirinya di permukaan serta menunjukkan bendera negaranya.
Hak lintas damai adalah kewajiban bagi negara pantai untuk memberikannya. Di Indonesia sendiri, peraturan tentang hak lintas damai tertuang dalam UU No. 43 tahun 2008 yang isinya bahwa pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin lintas damai kepada kapal – kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam perundang – undangan. Sebelum UU tersebut, ketentuan pemberian izin lintas damai di Indonesia diatur pada tanggal 13 Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No.4 Prp.1960.
1) Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah, kemerdekaan dan politik negara pantai.
2) Tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin negara pantai.
3) Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai.
4) Tidak melakukan tindakan propaganda yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai.
5) Tidak melakukan peluncuran, pendaratan dari atas kapal apa pun termasuk kapal militer.
6) Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, mata uang yang melanggar aturan, perpajakan, imigrasi, dan hukum negara pantai.
7) Tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran.
8) Tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan.
9) Tidak melakukan kegiatan penelitian.
10) Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ke sistem komunikasi negara pantai.
11) Kapal-kapal selam yang melakukan lintas damai harus menampakkan dirinya di permukaan serta menunjukkan bendera negaranya.
Hak lintas damai adalah kewajiban bagi negara pantai untuk memberikannya. Di Indonesia sendiri, peraturan tentang hak lintas damai tertuang dalam UU No. 43 tahun 2008 yang isinya bahwa pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin lintas damai kepada kapal – kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam perundang – undangan. Sebelum UU tersebut, ketentuan pemberian izin lintas damai di Indonesia diatur pada tanggal 13 Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No.4 Prp.1960.
S1
Indonesia terletak di antara dua Benua dan dua ....
S2
Hukum Laut Internasional sebagai kesepakatan disetujui pada tahun ....
S3
Wilayah Indonesia didominasi oleh ....
S4
Hukum Laut Internasional mengatur tentang batas teritorial, landas kontinen dan ....
S5
Jarak batas laut teritorial ke arah laut sepanjang ....
S6
Garis khayal yang menghubungkan ujung – ujung pulau terluar Indonesia disebut dengan ....
S7
Hak Lintas Damai memberikan aturan melintas bagi ....
S8
Kegiatan yang tidak dibenarkan dilakukan dalam Hak Lintas Damai adalah sebagai berikut, kecuali ....
S9
Izin lintas damai di Indonesia diatur dalam UU yang terakhir kali dikeluarkan pada tahun ....
S10
Deklarasi Djuanda mengatur tentang ....