Contoh Soal Sistem Pemerintahan Kolonial Jepang di Indonesia
Contoh Soal Sistem Pemerintahan Kolonial Jepang di Indonesia - Pemerintahan Jepang yang menggantikan pemerintahan kolonial Belanda membawa sistemnya sendiri selama masa penjajahannya di Indonesia. Berbagai kebijakan diambil untuk sebisa mungkin menguasai wilayah Indonesia beserta segala potensi di dalamnya. Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan mengetahui sistem pemerintahan kolonial Jepang di Indonesia dan berbagai peraturan yang dikeluarkan semasa penjajahan Jepang.
Pendudukan Jepang di Indonesia dilatar belakangi ambisi Jepang untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang.
Semasa pendudukan Jepang di Indonesia, sejumlah kebijakan pemerintahan mereka, antara lain:
1) Menghapus pengaruh – pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia.
2) Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Kebijakan politik Jepang di Indonesia adalah imperialisme dengan berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan.Masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil. Sedangkan masa Jepang dipimpin oleh militer. Jabatan Gubernur Jenderal di masa pemerintahan Belanda diganti dengan Panglima Tentara Jepang. Sementara untuk memperlancar proses eksploitasi di pedesaan dan mengontrol rakyat, Jepang membentuk tonarigumi (Rukun Tetangga). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk. Akibat dibentuknya tonarigumi, peran dan fungsi lembaga politik tradisional memudar.Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.
a) Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (Jakarta).
b) Wilayah II, meliputi daerah Pulau Sumatera, diperintah oleh tentara kedua puluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.
c) Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang).
Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan).
1) Menghapus pengaruh – pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia.
2) Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Kebijakan politik Jepang di Indonesia adalah imperialisme dengan berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan.Masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil. Sedangkan masa Jepang dipimpin oleh militer. Jabatan Gubernur Jenderal di masa pemerintahan Belanda diganti dengan Panglima Tentara Jepang. Sementara untuk memperlancar proses eksploitasi di pedesaan dan mengontrol rakyat, Jepang membentuk tonarigumi (Rukun Tetangga). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk. Akibat dibentuknya tonarigumi, peran dan fungsi lembaga politik tradisional memudar.Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.
a) Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (Jakarta).
b) Wilayah II, meliputi daerah Pulau Sumatera, diperintah oleh tentara kedua puluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.
c) Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang).
Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan).
Pada masa awal pendudukannya, Jepang menyebarkan sejumlah propaganda termasuk sejumlah kebijakan yang dapat dikatakan berpihak kepada Indonesia, misalnya:
1) Mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,
2) Melarang penggunaan bahasa Belanda,
3) Mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan
4) Mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kebijakan Jepang ini ternyata tidak berjalan lama. Jenderal Imamura sebagai kekuasaan militer tertinggi Jepang di Indonesia secara perlahan mengubah semua kebijakan tersebut. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru untuk kepentingan Jepang sendiri. Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari:
a) Golongan teratas yaitu golongan Jepang.
b) Golongan kedua yaitu golongan pribumi.
c) Golongan ketiga yaitu golongan Timur Asing.
Jepang juga menganut sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini menyengsarakan rakyat.Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk membentuk perkumpulan,dan pemerintahan militer Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan.
1) Mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,
2) Melarang penggunaan bahasa Belanda,
3) Mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan
4) Mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kebijakan Jepang ini ternyata tidak berjalan lama. Jenderal Imamura sebagai kekuasaan militer tertinggi Jepang di Indonesia secara perlahan mengubah semua kebijakan tersebut. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru untuk kepentingan Jepang sendiri. Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari:
a) Golongan teratas yaitu golongan Jepang.
b) Golongan kedua yaitu golongan pribumi.
c) Golongan ketiga yaitu golongan Timur Asing.
Jepang juga menganut sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini menyengsarakan rakyat.Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk membentuk perkumpulan,dan pemerintahan militer Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan.
S1
Pilihan Tunggal
Kedatangan Jepang ke Indonesia bersamaan dengan dimulainya ....
S2
Pilihan Tunggal
Pangkalan Militer Amerika Serikat yang diserang oleh Jepang sebagai tanda dimulainya Perang Dunia II adalah ....
S3
Pilihan Tunggal
Pendudukan Jepang atas sejumlah daerah di Kalimantan dan Filipina berlangsung pada tahun ....
S4
Pilihan Tunggal
Kekuasaan pemerintahan tertinggi Jepang di Indonesia dipegang oleh ....
S5
Pilihan Tunggal
Lembaga pengawasan yang dibentuk Jepang di Indonesia adalah ...
S6
Pilihan Tunggal
Indonesia dibagi oleh pemerintahan Jepang menjadi wilayah militer sebanyak ....
S7
Pilihan Tunggal
Jabatan Panglima Militer Jepang di Indonesia diemban oleh ....
S8
Pilihan Tunggal
Strata sosial semasa pemerintahan Jepang terbagi menjadi tiga bagian. Kalangan yang berada di golongan ketiga dari strata tersebut adalah ....
S9
Pilihan Tunggal
Sistem otonomi di Indonesia yang berlaku saat ini hampir mirip dengan sistem di masa pemerintahan Jepang yang disebut ....
S10
Pilihan Tunggal
Peristiwa berikut terjadi di masa pendudukan Jepang di Indonesia, kecuali ....