Contoh Soal Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Contoh Soal Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Di penghujung kekuasaan pemerintahan militer Jepang, penguasa mempersiapkan proses pemberian kemerdekaan kepada pihak Indonesia. Sejumlah organisasi dibentuk untuk mempersiapkan hal yang dianggap penting dalam proses peralihan ini. Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan mengetahui berbagai peristiwa di balik persiapan kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1944, posisi Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik, untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perang tersebut Perdana Menteri Jepang, Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk merealisasikan janji tersebut, Maka di bentuklah BPUPKI (Badan Penyrlidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokoritzu Djunbi Coosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk, sementara anggotanya di lantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan struktur keanggotaan Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Soeroso dan Ichi Bangase sebagai wakil.
Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang, lalu bertambah lagi 6 orang sehingga jumlah keseluruhan anggotanya adalah 66 orang.Tugas yang diemban oleh BPUPKI adalah untuk mengadakan penyelidikan dan merencanakan pemerintah Indonesia yang akan menerima kemerdekaan dari jepang serta menyusun rancangan UUD. BPUPKI sendiri melakukan sidang sebanyak dua kali selama terbentuk. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 yang menghasilkan konsep dasar Negara atau disebut Pancasila yang merupakan kolaborasi pemikiran dari Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Soekarno. Sebelum sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas untuk membahas kembali konsep dasar negara untuk disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Pada 22 Juni 1945, panitia Sembilan mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda untuk membahas usulan asas dasar seperti pada sidang pertama BPUPKI. Rumusan yang dibentuk oleh Panitia Sembilan kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah selesai menyelesaikan tugasnya, dan digantikan dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut Dokoritzu Djunbi Inkai. PPKI dibentuk atas usulan Jendral Terauchi. Keanggotaannya dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dallat, Vietnam Selatan oleh Jendral Terauchi, dengan Ir. Sukarno sebagai Ketua dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil. Anggota PPKI awalnya berjumlah 21 orang, lalu, bertambah 6 orang sehingga jumlah akhir anggota PPKI sebanyak 27 orang. PPKI diberikan tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan menetapkan UUD 1945. PPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama berlangsung pada 18 Agustus 1945 dengan keputusan sebagai berikut:
1) Menetapkan UUD 1945.
2) Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Mr. Moh Hatta sebagai Wakil Presiden.
3) Untuk sementara tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional sebelum terbentuknya MPR.
Pada sidang ini, dilakukan pengesahan dasar Negara yang sebelumnya dirumuskan oleh panitia Sembilan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang keduanya yang menghasilkan dua buah keputusan, yaitu:
a) Menetapkan 12 kementrian dalam lingkungan pemerintahan yaitu, Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum.
b) Membagi daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sidang terakhir PPKI dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan untuk membentuk Komita Nasional Indonesia Pusat dan Daerah, Partai Nasional Indonesia, serta Badan Keamanan Rakyat.
1) Menetapkan UUD 1945.
2) Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Mr. Moh Hatta sebagai Wakil Presiden.
3) Untuk sementara tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional sebelum terbentuknya MPR.
Pada sidang ini, dilakukan pengesahan dasar Negara yang sebelumnya dirumuskan oleh panitia Sembilan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang keduanya yang menghasilkan dua buah keputusan, yaitu:
a) Menetapkan 12 kementrian dalam lingkungan pemerintahan yaitu, Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum.
b) Membagi daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sidang terakhir PPKI dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan untuk membentuk Komita Nasional Indonesia Pusat dan Daerah, Partai Nasional Indonesia, serta Badan Keamanan Rakyat.
S1
Pilihan Tunggal
Kedudukan Jepang terdesak di saat Perang Asia Pasifik pada tahun ….
S2
Pilihan Tunggal
Pejabat Perdana Menteri Jepang yang membuka komunikasi untuk penyerahan kemerdekaan kepada Indonesia adalah ….
S3
Pilihan Tunggal
Rencana awal penyerahan kemerdekaan Indonesia oleh Jepang pada tanggal ….
S4
Pilihan Tunggal
Badan persiapan kemerdekaan Indonesia yang pertama dibentuk oleh Jepang disebut dengan ….
S5
Pilihan Tunggal
Pelantikan anggota BPUPKI dilaksanakan pada tanggal ….
S6
Pilihan Tunggal
BPUPKI memiliki anggota awal sebanyak ….
S7
Pilihan Tunggal
Selama terbentuk, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak ….
S8
Pilihan Tunggal
Rumusan dasar negara yang disusun oleh Panitia Sembilan disebut dengan ….
S9
Pilihan Tunggal
PPKI adalah salah satu organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Pelantikan anggota PPKI dilakukan di ….
S10
Pilihan Tunggal
Pernyataan berikut yang tepat tentang PPKI adalah ….