Contoh Soal Rasialisme di Afrika Selatan
Contoh Soal Rasialisme di Afrika Selatan - Rasialisme adalah kebijakan pemisahan dengan tolak ukur ras seseorang. Rasialisme di Afrika Selatan berwujud Politik Apartheid, yang memisahkan orang orang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. ‘Apartheid’ sendiri berasal dari bahasa Afrikaans, yakni apart yang berarti memisah dan heid yang artinya sistem atau hukum. Rezim Apartheid mulai dilaksanakan tahun 1948 dan secara terang-terangan memberlakukan hukum rasialis terhadap hak asasi warga kulit hitam. Rezim ini juga memberlakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan terhadap lawan-lawan politiknya. Di dunia internasional, praktik apartheid digolongkan sebagai kejahatan perang yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa.
LATAR BELAKANG
Rasialisme di Afrika Selatan dilatarbelakangi adanya imperialisme. Bangsa Eropa yang datang ke Afrika Selatan merasa derajatnya lebih tinggi dari rakyat asli Afrika Selatan. Belanda, misalnya, menjadikan Afrika Selatan sebagai sasaran penjajahan karena kekayaan alamnya yang melimpah berupa intan dan emas. Imperialisme Belanda ke Afrika Selatan disusul oleh Inggris sehingga kemudian menimbulkan perang. Pada akhirnya, Afrika Selatan direbut oleh Inggris melalui Perang Boer, yang berlangsung antara bangsa Inggris dan keturunan Belanda.
Pada tahun 1910, Inggris membentuk parlemen yang dibatasi hanya untuk orang kulit putih saja, termasuk mengangkat Perdana Menteri pertama Afrika Selatan, Daniel Francois Malan, yang kemudian memperkenalkan Politik Apartheid di hingga ke sepenjuru negeri.
Pada tahun 1910, Inggris membentuk parlemen yang dibatasi hanya untuk orang kulit putih saja, termasuk mengangkat Perdana Menteri pertama Afrika Selatan, Daniel Francois Malan, yang kemudian memperkenalkan Politik Apartheid di hingga ke sepenjuru negeri.
KEBIJAKAN POLITIK APARTHEID
Politik Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah Aparte Ontwikkeling artinya perkembangan yang terpisah. Tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Namun, perkembangan didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat, dan akhirnya menjurus pada pemisahan rasial.
Hukum apartheid memisahkan penduduk Afrika Selatan menjadi tiga golongan, yaitu kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna. Berdasarkan pemisahan itu, hukum apartheid melarang kontak langsung antar golongan ras, termasuk tidak ada bagi hasil yang merata antara orang kulit putih dengan kulit hitam, serta larangan menggunakan fasilitas umum milik orang kulit putih. Bahkan, di pantai-pantai Afrika Selatan dipasangi tulisan White Person Only.
Di bawah kebijakan politik apartheid, pemerintah Afrika Selatan menciptakan sepuluh homeland (kampung halaman) yang terpisah bagi orang kulit hitam, yaitu Bophuthatswna, Transkei, Venda, Ciskei, Gazankulu, Kwazulu, Lebowa, Qwaqwa, Ndebele, dan Nangwane yang dikenal dengan sebutan “negara kulit hitam”. Di tiap homeland disediakan sistem pendidikan yang terpisah bagi masing-masing kelompok rasial. Pendidikan bagi anak kulit putih dan berwarna tidak dipungut biaya sampai sekolah menengah tingkat atas. Program wajib belajar diberlakukan terhadap anak kulit putih usia 7-16 tahun dan kulit berwarna usia 7-14 tahun.
Semua penduduk kulit hitam dianggap sebagai warga negara homeland yang ditetapkan berdasarkan kelompok keturunan mereka masing-masing dan harus kembali setahun sekali untuk memperbaharui izin kerja di bagian kulit putih. Penduduk kulit hitam tidak boleh diikutsertakan dalam setiap kegiatan orang kulit putih, termasuk Olimpiade Internasional dan kegiatan lainnya. Penduduk kulit hitam juga tidak dapat memberikan suara untuk memilih anggota parlemen Afrika Selatan.
Hukum apartheid memisahkan penduduk Afrika Selatan menjadi tiga golongan, yaitu kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna. Berdasarkan pemisahan itu, hukum apartheid melarang kontak langsung antar golongan ras, termasuk tidak ada bagi hasil yang merata antara orang kulit putih dengan kulit hitam, serta larangan menggunakan fasilitas umum milik orang kulit putih. Bahkan, di pantai-pantai Afrika Selatan dipasangi tulisan White Person Only.
Di bawah kebijakan politik apartheid, pemerintah Afrika Selatan menciptakan sepuluh homeland (kampung halaman) yang terpisah bagi orang kulit hitam, yaitu Bophuthatswna, Transkei, Venda, Ciskei, Gazankulu, Kwazulu, Lebowa, Qwaqwa, Ndebele, dan Nangwane yang dikenal dengan sebutan “negara kulit hitam”. Di tiap homeland disediakan sistem pendidikan yang terpisah bagi masing-masing kelompok rasial. Pendidikan bagi anak kulit putih dan berwarna tidak dipungut biaya sampai sekolah menengah tingkat atas. Program wajib belajar diberlakukan terhadap anak kulit putih usia 7-16 tahun dan kulit berwarna usia 7-14 tahun.
Semua penduduk kulit hitam dianggap sebagai warga negara homeland yang ditetapkan berdasarkan kelompok keturunan mereka masing-masing dan harus kembali setahun sekali untuk memperbaharui izin kerja di bagian kulit putih. Penduduk kulit hitam tidak boleh diikutsertakan dalam setiap kegiatan orang kulit putih, termasuk Olimpiade Internasional dan kegiatan lainnya. Penduduk kulit hitam juga tidak dapat memberikan suara untuk memilih anggota parlemen Afrika Selatan.
AKHIR POLITIK APARTHEID
Pemberontakan demi pemberontakan gencar dilakukan oleh rakyat Afrika Selatan yang merasa tidak diperlakukan secara adil. Ribuan pelajar mengadakan demonstrasi keliling kota menuntut penghapusan apartheid akibat diskriminasi sistem pendidikan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih yang lebih maju. Polisi menembaki ratusan pelajar yang berdemonstrasi, namun tidak menyurutkan semangat orang kulit hitam untuk menuntut keadilan.
Gerakan penolakan oleh kalangan kulit hitam di Afrika selatan dipelopori oleh African National Congress (ANC) di bawah pimpinan Nelson Mandela, yang dikenal sebagai tokoh penentang apartheid. ANC memprotes undang-undang segresi yang dibuat oleh pemerintah.
Pada tahun 1962, pemerintah memenjarakan Mandela selama 27 tahun akibat aksinya. Namun, tanggal 2 Mei 1990, pemerintah Afrika Selatan tergerak mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non rasial. Pada 7 Juni 1990, Presiden Afrika Selatan, Frederik Willem de Klerk, menghapuskan UU Darurat Negara di seluruh Afrika Selatan.
Pada akhirnya, Presiden de Klerk pun mengumumkan penghapusan sistem politik apartheid di parlemen Afrika Selatan pada 21 Februari 1991, diikuti penghapusan tiga undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu Land Act, Group Areas Act, dan Population Registration Act.
Rezim Apartheid dibubarkan secara resmi pada tanggal 30 Juni 1991 akibat perlawanan perlawanan di dalam negeri dan tekanan dunia internasional. Presiden de Klerk kemudian menyelenggarakan pemilu tanpa batasan rasial tahun 1994 dan dimenangkan oleh partai ANC yang dipimpin Nelson Mandela. Ia lantas dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada 10 Mei 1994.
Gerakan penolakan oleh kalangan kulit hitam di Afrika selatan dipelopori oleh African National Congress (ANC) di bawah pimpinan Nelson Mandela, yang dikenal sebagai tokoh penentang apartheid. ANC memprotes undang-undang segresi yang dibuat oleh pemerintah.
Pada tahun 1962, pemerintah memenjarakan Mandela selama 27 tahun akibat aksinya. Namun, tanggal 2 Mei 1990, pemerintah Afrika Selatan tergerak mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non rasial. Pada 7 Juni 1990, Presiden Afrika Selatan, Frederik Willem de Klerk, menghapuskan UU Darurat Negara di seluruh Afrika Selatan.
Pada akhirnya, Presiden de Klerk pun mengumumkan penghapusan sistem politik apartheid di parlemen Afrika Selatan pada 21 Februari 1991, diikuti penghapusan tiga undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu Land Act, Group Areas Act, dan Population Registration Act.
Rezim Apartheid dibubarkan secara resmi pada tanggal 30 Juni 1991 akibat perlawanan perlawanan di dalam negeri dan tekanan dunia internasional. Presiden de Klerk kemudian menyelenggarakan pemilu tanpa batasan rasial tahun 1994 dan dimenangkan oleh partai ANC yang dipimpin Nelson Mandela. Ia lantas dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada 10 Mei 1994.
S1
Rasialisme di Afrika selatan diwujudkan dalam bentuk politik apartheid, yakni....
S2
Latar belakang pelaksanaan politik apartheid yaitu....
S3
Sebelum diduduki oleh Inggris, Afrika Selatan terlebih dahulu dijajah Belanda. Perebutan Afrika Selatan dilakukan melalui Perang Boer, yang terjadi antara....
S4
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Orang kulit hitam memiliki hak politik
2) Pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dengan orang kulit hitam
3) Orang kulit hitam bebas memiliki tanah di luar tempat tinggalnya
4) Larangan orang kulit hitam menggunakan fasilitas umum
Kebijakan yang diterapkan pemerintahan Afrika Selatan terhadap orang kulit hitam yaitu....
1) Orang kulit hitam memiliki hak politik
2) Pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dengan orang kulit hitam
3) Orang kulit hitam bebas memiliki tanah di luar tempat tinggalnya
4) Larangan orang kulit hitam menggunakan fasilitas umum
Kebijakan yang diterapkan pemerintahan Afrika Selatan terhadap orang kulit hitam yaitu....
S5
Kebijakan homeland adalah....
S6
Berikut adalah “kampung halaman” bagi orang kulit hitam, kecuali....
S7
Rakyat Afrika Selatan melakukan berbagai perlawanan untuk mengakhiri rasialisme. Upaya rakyat Afrika Selatan yang paling berpengaruh adalah....
S8
Salah satu dampak diterapkannya politik apartheid bagi penduduk Afrika Selatan adalah....
S9
Rezim apartheid runtuh pada 30 Juni 1991. Berakhirnya politik apartheid ditandai dengan peristiwa....
S10
Tokoh utama dari diakhirinya politik apartheid adalah....