Contoh Soal Perkembangan dalam Bidang Sosial Budaya pada masa Orde Baru
Contoh Soal Perkembangan dalam Bidang Sosial Budaya pada masa Orde Baru - Pemerintahan Orde Baru berupaya untuk menanamkan nasionalisme yang kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia agar terdapat pemahaman yang sama tentang Pancasila. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah menggagas program yang disebut Eka Prasetia Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pemerintah mewajibkan penataran P4 untuk setiap kalangan dari pegawai negeri sipil sampai kepada pelajar. Pemahaman Pancasila secara tunggal dimaksudkan sebagai kontrol pemerintahan terhadap masyarakatnya.
Di masa Orde Baru, muncul beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan membatasi akses masyarakat terhadap media dan komunikasi. Pembreidelan media cetak adalah salah satu kebijakan pemerintah yang banyak dipertanyakan masyarakat. Pemerintah terkesan mengharamkan kritik atau oposisi terhadap pemerintah.
Salah satu kebijakan pemerintahan Orde Baru yang tidak populer adalah pelarangan warga keturunan Tionghoa untuk berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia. Kebijakan ini diambil karena keterikatan warga Tionghoa dengan asal usulnya di RRC yang adalah negara dengan pengaruh komunis di pemerintahannya. Orde Baru memiliki kekhawatiran bahwa kebebasan tanpa batas yang diberikan akan dapat menyebarkan pengaruh komunisme kembali di Indonesia. Surat Edaran No.06/Preskab/667 memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunanTionghoa harus mengubah nama Tionghoanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Selain itu penggunaan bahasa Mandarin pun dilarang dan memberlakukan batasan 10 persen bagi etnis Tionghoa untuk belajar di beberapa bidang universitas. Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 juga melarang adat istiadat Tionghoa untuk dipertontonkan di depan umum dan kewajiban memiliki SKBRI (Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia) bagi warga Indonesia keturunan. Semua kebijakan ini sebagai kekhawatiran bahwa semua budaya RRC dan agama tradisionalnya dapat menjembatani masuknya kembali paham komunis dari Cina.
Di era Orde Baru juga dijumpai ketidakrataan pembangunan di sejumlah wilayah. Saat itu fokus pembangunan hanya dilakukan di Pulau Jawa sehingga menimbulkan masalah baru yaitu kecemburuan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Keadaan ini menimbulkan sejumlah konflik di Aceh dan Papua. Pemerintah mencoba meredakan konflik sekaligus meratakan pembangunan dengan mencanangkan program transmigrasi. Dengan program ini, pemerintah memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah. Beberapa kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perkembangan sosial budaya masyarakat di era Orde Baru antara lain ialah:
1. Pemerintah melakukan kontrol atas pelajaran sejarah untuk pelajar melalui buku dan film G30S PKI yang ditayangkan di tanggal 30 September setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan pemahaman masyarakat tentang peristiwa G30S dan Supersemar.
2. Menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi penting sebagai pengendali media massa dengan SIUPP dan Undang-Undang Pers.
3. Mengendalikan mahasiswa dan gerakan mahasiswa melalui Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan.
1. Pemerintah melakukan kontrol atas pelajaran sejarah untuk pelajar melalui buku dan film G30S PKI yang ditayangkan di tanggal 30 September setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan pemahaman masyarakat tentang peristiwa G30S dan Supersemar.
2. Menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi penting sebagai pengendali media massa dengan SIUPP dan Undang-Undang Pers.
3. Mengendalikan mahasiswa dan gerakan mahasiswa melalui Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan.
S1
Program pemerintah untuk menyeragamkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila disebut dengan ….
S2
Makna di balik penataran P4 yang wajib diikuti PNS dan pelajar adalah ….
S3
Pihak yang bertentangan atau berbeda pendapat dengan pemerintah tidak mendapat tempat semasa Orde Baru. Pihak ini sering disebut dengan ….
S4
Di tahun 1967 muncul pelarangan terhadap warga keturunan untuk melaksanakan budayanya. Warga keturunan yang dimaksud adalah ....
S5
Kekhawatiran di balik kebijakan diskriminatif terhadap WNI keturunan adalah berkembangnya ideologi RRC di Indonesia. Ideologi yang dimaksud adalah ....
S6
Pernyataan yang disyaratkan pemerintah kepada warga Tionghoa untuk diakui sebagai warga negara Indonesia adalah ....
S7
Konflik yang berkembang di masyarakat sebagai dampak tidak meratanya pembangunan terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti ....
S8
Perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah lain di Indonesia yang masih terbilang tertinggal disebut dengan ….
S9
Peristiwa bersejarah di Indonesia yang pemahamannya dilakukan setiap tahun kepada masyarakat melalui media cetak, film dan buku pelajaran adalah ….
S10
Untuk mendirikan media massa atau media cetak di masa pemerintahan Orde Baru, harus memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah, yaitu ....