Contoh Soal Perkembangan Bidang Ekonomi semasa Demokrasi Terpimpin

Contoh Soal Perkembangan Bidang Ekonomi semasa Demokrasi Terpimpin - Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, sebagai awal berlakunya herordering ekonomi, dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional.

Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa Demokrasi Liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya, antara lain, membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp.500 dan Rp.1.000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Depernas ialah menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada Proklamasi melalui grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.

Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai ‘Pola Pembangunan Semesta Berencana’ dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas blueprint tripola, yang mencakup pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Depernas, pada tahun 1963, diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan dan Irian Barat berhasil dibebaskan, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir. Djuanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan ‘Konsep Djuanda’. Namun, konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI sebab dianggap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Yugoslavia.

Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, dan DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut ‘Deklarasi Ekonomi’ (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap
tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis daripada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional (Monas), Pertokoan Sarinah, dan Kompleks Olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo).

Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral, Yusuf Muda, dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferedpayment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp.250 juta sampai Rp.1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri.

Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi adalah semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintahmengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp.1.000 (uang lama) diganti dengan Rp.1 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

S1

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ….

S2

Dasar bagi kebijakan Ekonomi Terpimpin ialah ….

S3

Pengaturan Ekonomi Terpimpin berjalan dengan sistem ….

S4

Depernas disusun di bawah ….

S5

Dalam sanering mata uang kertas nilainya diturunkan menjadi ….

S6

Depernas menyusun program kerjanya berupa ….

S7

Perencanaan yang disusun Depernas berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam ….

S8

Depernas diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional pada tahun ….

S9

Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama ….

S10

Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, kecuali ….

Share this post