Contoh Soal Merebut Kembali Irian Barat
Contoh Soal Merebut Kembali Irian Barat - Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi beban pemerintahan RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui Konferensi Uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta serta Belanda. Namun, upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan pemerintah RI mengajukan permasalahan ke Sidang Majelis Umum PBB. Sayangnya, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan.
Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang berujung pada Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan guna menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional agar Belanda melunakkan sikapnya dan bersedia berunding secara bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia lantas memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah terjadi sejak tahun 1957, melalui pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki, KSAD, A.H. Nasution, mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah.
Hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang ketika pada 17 Agusus 1960, Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Presiden Soekarno dalam pidatonya berjudul ‘Membangun Dunia Kembali’ pada tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Pidato Presiden Soekarno membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan tentang Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun.
Usulan tersebut datang dari wakil Amerika Serika di PBB, Ellsworth Bunker. Usulan secara prinsip disetujui oleh Pemerintah Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat. Adapun pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan konfrontasi militer. Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, usaha dilakukan kepada negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur (komunis), terutama ke Uni Soviet.
Usulan tersebut datang dari wakil Amerika Serika di PBB, Ellsworth Bunker. Usulan secara prinsip disetujui oleh Pemerintah Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat. Adapun pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan konfrontasi militer. Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, usaha dilakukan kepada negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur (komunis), terutama ke Uni Soviet.
Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, di antaranyaadalah Kapal Induk Karel Doorman.
Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, segala upaya telah dilakukan dan didukung oleh semua kalangan, baik kalangan politisi maupun militer. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah:
• Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto.
• Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto.
Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah Komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun, ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia sungguh serius. Di sisi lain Pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus komunis di wilayah ini. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, yang dikenal sebagai Perjanjian New York.
Hal pokok dari isi Perjanjian New York adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA) yang akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apa pun hasil dari Pepera tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali Kedutaan Belanda di Jakarta dan Kedutaan Indonesia di Den Haag.
Sesuai dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jaya Pura. Kembali Irian ke pangkuan RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI.
S1
Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi beban pemerintahan RI di awal pemerintahan adalah ….
S2
Dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan selama ….
S3
Terkait Irian Barat, Indonesia mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang berujung pada ….
S4
Pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh terjadi pada tahun ….
S5
Pada saat pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda, KSAD dijabat oleh ….
S6
Hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang ketika pada 17 Agusus 1960, Indonesia akhirnya ….
S7
Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Majelis Umum PBB berjudul ….
S8
Usulan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia datang dari wakil Amerika Serika di PBB bernama ….
S9
Pidato berisi Tri Komando Rakyat (Trikora) dikemukakan pada ….
S10
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dipimpin oleh ….