Contoh Soal Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan
Contoh Soal Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan - Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi telah memiliki pemerintahannya sendiri. Dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman, pemerintahan mengupayakan sebuah sistem kenegaraan untuk mengatur warga negara. Seiring bergulirnya waktu, terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dari negara yang menganut demokrasi Pancasila, Indonesia mengalami beberapa kali pemberontakan ketika mencoba untuk memaksakan pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin. Berikut adalah beberapa pertentangan yang muncul sehubungan dengan sistem pemerintahan Indonesia.
1. PEMBERONTAKAN PRRI/ PERMESTA
Menjelang pemberontakan PRRI/Permesta, negara Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai dasar negara yang sudah cenderung menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem dimaksud mengharuskan Menteri untuk bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, dan bukan kepada Presiden. Hal inilah yang mengakibatkan pergantian kabinet dalam waktu singkat serta pecahnya kepemimpinan Soekarno-Hatta atau Dwi Tunggal pada 1 Desember 1956 dengan pengunduran diri Drs. Mohammad Hatta. Perpecahan diduga terkait sikap Ir. Soekarno yang condong ke arah sosialis dan memaksakan ide pemberlakuan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Perpecahan akhirnya memunculkan kekacauan di kalangan pemerintahan dan kegagalan ekonomi bangsa karena ditolaknya investasi asing masuk ke Indonesia sebab dinilai hanya merugikan negara.
Gerakan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta) adalah bentuk dari terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama di bidang militer. Pada bulan November 1956, sekitar 600 pejuang eks-divisi Banteng mengadakan pertemuan untuk menuntut perbaikan kondisi di tubuh Angkatan Darat dan kepemimpinan negara. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk dewan-dewan militer di beberapa daerah sebagai upaya mengimbangi parlemen yang dinilai membawa perpecahan dan guna memajukan pembangunan daerah. Dewan yang terbentuk, antara lain:
a) Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon,
b) Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Ahmad Husein,
c) Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Dahlan Djambek, dan
d) Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
a) Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon,
b) Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Ahmad Husein,
c) Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Dahlan Djambek, dan
d) Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Dalam perkembangannya, dewan yang terbentuk bersifat agresif dan bahkan mendeklarasikan diri menentang pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan Dewan Gajah dengan mengeluarkan pernyataan melalui Kolonel Simbolon, yang sekaligus meresmikan berjalannya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Utara, sebagai berikut:
• Melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat.
• Mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui Kabinet Djuanda.
• Mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil alih pemerintahan di sejumlah wilayah.
• Melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat.
• Mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui Kabinet Djuanda.
• Mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil alih pemerintahan di sejumlah wilayah.
Aksi Dewan Gajah turut diikuti oleh dewan militer di daerah lain yang bahkan turut aktif mencari dukungan dari pihak asing untuk membantu mencapai tujuan mereka. Tercatat Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan menjadi tujuan pemberontak untuk mencari bantuan persenjataan.
Pergolakan berupaya diatasi pemerintah dengan menempuh cara diplomatis terlebih dahulu. Pada 2 Januari 1957, pemerintah mengutus Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Ahmad Yani, dan beberapa petinggi Angkatan Darat lainnya untuk menemui dewan militer di Sumatera Utara. Sayangnya, misi tersebut mengalami kegagalan, sehingga memaksa pemerintah mengambil tindakan tegas dengan membentuk beberapa operasi militer, di antaranya:
1) Operasi Tegas pada 12 Maret 1958 di Sumatera Timur,
2) Operasi Sapta Marga I hingga VI, dan
3) Operasi 17 Agustus pada 16 April 1958.
1) Operasi Tegas pada 12 Maret 1958 di Sumatera Timur,
2) Operasi Sapta Marga I hingga VI, dan
3) Operasi 17 Agustus pada 16 April 1958.
Operasi militer akhirnya berhasil memukul mundur para pemberontak. Untuk mengakhiri perlawanan, Ir. Soekarno memberikan tawaran berupa amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bagi pasukan pemberontak yang menyerahkan diri.
2. BFO (Bijeenkomst voor Federal Overlag)
BFO (Bijeenkomst voor Federal Overlag) adalah pemerintahan negara boneka yang dibentuk oleh Belanda dengan tujuan menguasai wilayah Indonesia melalui upaya membatasi kedaulatan Indonesia atas wilayahnya sendiri. Kehadiran BFO merupakan hasil dari kegagalan diplomasi Indonesia, melalui Amir Sjarifuddin, dalam Perundingan Renville. Hasil perjanjian yang memberatkan Indonesia tersebut memberikan wewenang kepada Belanda untuk membentuk pemerintahan Federal dengan H.J van Mook sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam pertemuan di Bandung pada 27 Mei 1948, lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO) dengan wilayah sebagai berikut:
• Negara Indonesia Timur dipimpin oleh Tjokorda Gede Raka Sukawati.
• Negara Sumatera TImur dipimpin oleh Dr. Mansyur.
• Negara Sumatera Selatan dipimpin oleh Abdul Malik.
• Negara Jawa TImur dipimpin oleh RT. Kusumonegoro.
• Negara Pasundan dipimpin oleh RAA Wiranata Kusumah.
• Negara Madura dipimpin oleh Tjakraningrat.
• Daerah Otonomi (Kalimantan, Bangka Belitung, Riau) dipimpin oleh Sultan Hamid II.
• Negara Indonesia Timur dipimpin oleh Tjokorda Gede Raka Sukawati.
• Negara Sumatera TImur dipimpin oleh Dr. Mansyur.
• Negara Sumatera Selatan dipimpin oleh Abdul Malik.
• Negara Jawa TImur dipimpin oleh RT. Kusumonegoro.
• Negara Pasundan dipimpin oleh RAA Wiranata Kusumah.
• Negara Madura dipimpin oleh Tjakraningrat.
• Daerah Otonomi (Kalimantan, Bangka Belitung, Riau) dipimpin oleh Sultan Hamid II.
Berakhirnya negara-negara BFO bentukan Belanda terjadi setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dengan delegasi Indonesia diwakili oleh Drs. Mohammad Hatta. Perjanjian sekaligus membubarkan bentuk negara RIS dan kembali sebagai NKRI.
S1
Pada masa awal kemerdekaan, cita-cita proklamasi adalah Negara Indonesia yang menganut ....
S2
Sistem demokrasi semasa UUDS 1950 memberikan kekuasaan tertinggi kepada ....
S3
Pembentukan dewan militer di sejumlah daerah berlangsung pada bulan ....
S4
Dewan Gajah adalah sebutan untuk dewan militer yang dibentuk di daerah ....
S5
Dewan militer yang dibentuk oleh PRRI tidak mengakui kabinet yang dibentuk pemerintah, yaitu ....
S6
Pernyataan berikut yang benar mengenai sepak terjang dewan militer adalah ....
S7
Pembentukan BFO adalah salah satu akibat kegagalan diplomasi Indonesia melalui ....
S8
Kepala Pemerintahan BFO yang ditunjuk langsung oleh Belanda adalah ....
S9
Pemimpin BFO untuk daerah-daerah otonomi kecil ialah ....
S10
Berakhirnya pembentukan BFO di Indonesia diatur oleh ....