Contoh Soal Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBD
Contoh Soal Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBD - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap tahunnya APBD ditetapkan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD.
A. Pengertian APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, maka kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.
APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, maka kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.
B. Fungsi APBD
APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari pelayanan pembangunan dan pemberdayaan.
2. Sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah menyejahterakan masyarakat.
1. Fungsi penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari pelayanan pembangunan dan pemberdayaan.
2. Sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah menyejahterakan masyarakat.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, Pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Otorisasi, bahwa APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, bahwa APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, bahwa APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
1. Fungsi Otorisasi, bahwa APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, bahwa APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, bahwa APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
C. Sumber Pendapatan APBD
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan APBD terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah seperti pendapatan bunga, jasa giro, komisi, dan potongan.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah seperti pendapatan bunga, jasa giro, komisi, dan potongan.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN, meliputi:
a. Dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pajak dan SDA (Sumber Daya Alam) untuk mendanai kebutuhan daerah.
b. Dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
c. Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
Dana perimbangan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN, meliputi:
a. Dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pajak dan SDA (Sumber Daya Alam) untuk mendanai kebutuhan daerah.
b. Dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
c. Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan
Lain-lain Pendapatan terdiri dari:
a. Hibah, merupakan bantuan yang tidak mengikat dari pihak lain.
b. Dana darurat, merupakan dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan mendesak.
Lain-lain Pendapatan terdiri dari:
a. Hibah, merupakan bantuan yang tidak mengikat dari pihak lain.
b. Dana darurat, merupakan dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan mendesak.
S1
APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah merupakan pengertian APBD menurut ....
S2
APBD menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut merupakan salah satu fungsi APBD, yaitu fungsi ....
S3
APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, distribusi, dan alokasi, sesuai dengan ....
S4
Yang termasuk dalam PAD suatu daerah adalah ....
S5
APBD harus diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, merupakan salah satu fungsi APBD yaitu ....
S6
Dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan mendesak adalah ....
S7
Apabila pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah A untuk mendanai program pemberantasan buta aksara, maka dana tersebut termasuk dalam ....
S8
Salah satu sumber penerimaan APBD adalah dana perimbangan yang meliputi dana-dana dibawah ini kecuali ....
S9
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari pajak dan SDA untuk mendanai kebutuhan daerah adalah ....
S10
Pemerintah daerah Z melaksanakan pendapatan dan belanja tahun 2013 berdasarkan pada APBD tahun tersebut. Dengan demikian APBD memiliki fungsi ....