Contoh Soal Karakteristik Tajuk Rencana ,Editorial
Contoh Soal Karakteristik Tajuk Rencana ,Editorial - Tajuk rencana adalah artikel pokok pada surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan umum pada saat surat kabar tersebut diterbitkan. Pada tajuk rencana biasanya diungkapkan masalah yang aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan yang diungkapkan, harapan redaksi akan peran pembaca.
Saatnya Memberi Bukti (Harian Mantap) Pekan lalu Pemerintah memaparkan rencana pembangunan lima tahun dengan memfokuskan pada manusia dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kini berada langsung di bawah Presiden, memprioritaskan pada swasembada beras, kedelai, jagung, gula, dan daging sapi, serta pembangunan infrastruktur, termasuk listrik, energi, dan kemaritiman.
Tajuk rencana (editorial) termasuk dalam katagori karya ilmiah popular yang bersifat eksklusif dalam penerbitan.
Keistimewaan/karakteristik tajuk rencana (editorial) dapat dilihat dalam beberapa hal.
1. Letak tajuk rencana selalu tetap, biasanya terletak pada bagian pojok halaman tertentu pada sebuah surat kabar/majalah.
2. Bahasa tajuk rencana tertata dengan baik, hal tersebut ditandai dengan penggunanaan ejaan, kosa kata, kata bentukan, dan struktur kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (tata bahasa baku bahasa Indonesia)
3. Materi pembahasan tajuk rencana diutamakan pada permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan umum.
4. Terdapat pikiran subjektif redaksi.
5. Biasanya berskala nasional. Jika ada masalah internasional yang diangkat, hal itu karena masalah tersebut mempengaruhi keadaan dalam negeri.
6. Tajuk rencana ditulis oleh wartawan senior yang berkedudukan sebagai editor.
1. Letak tajuk rencana selalu tetap, biasanya terletak pada bagian pojok halaman tertentu pada sebuah surat kabar/majalah.
2. Bahasa tajuk rencana tertata dengan baik, hal tersebut ditandai dengan penggunanaan ejaan, kosa kata, kata bentukan, dan struktur kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (tata bahasa baku bahasa Indonesia)
3. Materi pembahasan tajuk rencana diutamakan pada permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan umum.
4. Terdapat pikiran subjektif redaksi.
5. Biasanya berskala nasional. Jika ada masalah internasional yang diangkat, hal itu karena masalah tersebut mempengaruhi keadaan dalam negeri.
6. Tajuk rencana ditulis oleh wartawan senior yang berkedudukan sebagai editor.
Dalam tajuk rencana permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan umum tersebut dianalisis menjadi pelaporan mendalam menjadi pejelasan tentang peristiwa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, uraian penyebab terjadinya peritiwa, perkiraan tentang akibat yang ditimbulkan, dan alternatif jalan keluar yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah.
Perhatikan!
Contoh penggalan tajuk rencana
KPK akan membuka cabang kantornya di beberapa wilayah di Indonesia. Di Sumatera KPK akan melayani masyarakat melalui kantor cabangnya di Padang dan Palembang.
Pembukaan kantor cabang KPK di daerah akan memudahkan memonitor pergerakan kasus korupsi. Kosus korupsi yang di deteksi selama ini hanyalah kasus korupsi berskala besar.Akan tetapi, dengan diberikannya otonomi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, triliunan rupiah akan berputar di daerah. Beberapa kasus penyelewengan uang negara meningkat frekuensi dan besarnya di daerah.
Hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah merespon hal tsb. Pembukaan perpanjangan tangan KPK seharusnya bukan menjadi hal yang menakutkan bagi daerah untuk menyelenggarakan birokrasinya. Ini bukanlah era yang penuh ketakutan, tetapi era di mana hukum memang harus ditegakkan. KPK bukan dibentuk untuk menciptakan teror kepada mereka yang tidak melakukan kesalahan.
Setiap pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah pembaruan dengan mengubah birokrasi yang ada. KPK telah menengarai bahwa salah satu persoalan besar korusi adalah karena birokrasi kita masih memiliki mental dan sistem yang korup. Buktinya dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi di daerah seperti korupsi alat pemadam kebakaran, alih fungsi hutan menjadi kawasan perkotaan dan pelabuhan di provinsi.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa KPK memang berkehendak untuk menjadikan korupsi sebagai ranah dan wilayah tanggung jawab pemerintah juga. Banyaknya pejabat daerah yang tersangkut korupsi merupakan sebuah bukti bahwa perlu ada perombakan besar birokrasi di daerah. Setidaknya dengan semakin dekatnya KPK di beberapa kota strategis maka efektivitas penanganan korupsi akan dapat meningkat dengan sendirinya.
KPK akan membuka cabang kantornya di beberapa wilayah di Indonesia. Di Sumatera KPK akan melayani masyarakat melalui kantor cabangnya di Padang dan Palembang.
Pembukaan kantor cabang KPK di daerah akan memudahkan memonitor pergerakan kasus korupsi. Kosus korupsi yang di deteksi selama ini hanyalah kasus korupsi berskala besar.Akan tetapi, dengan diberikannya otonomi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, triliunan rupiah akan berputar di daerah. Beberapa kasus penyelewengan uang negara meningkat frekuensi dan besarnya di daerah.
Hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah merespon hal tsb. Pembukaan perpanjangan tangan KPK seharusnya bukan menjadi hal yang menakutkan bagi daerah untuk menyelenggarakan birokrasinya. Ini bukanlah era yang penuh ketakutan, tetapi era di mana hukum memang harus ditegakkan. KPK bukan dibentuk untuk menciptakan teror kepada mereka yang tidak melakukan kesalahan.
Setiap pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah pembaruan dengan mengubah birokrasi yang ada. KPK telah menengarai bahwa salah satu persoalan besar korusi adalah karena birokrasi kita masih memiliki mental dan sistem yang korup. Buktinya dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi di daerah seperti korupsi alat pemadam kebakaran, alih fungsi hutan menjadi kawasan perkotaan dan pelabuhan di provinsi.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa KPK memang berkehendak untuk menjadikan korupsi sebagai ranah dan wilayah tanggung jawab pemerintah juga. Banyaknya pejabat daerah yang tersangkut korupsi merupakan sebuah bukti bahwa perlu ada perombakan besar birokrasi di daerah. Setidaknya dengan semakin dekatnya KPK di beberapa kota strategis maka efektivitas penanganan korupsi akan dapat meningkat dengan sendirinya.
S1
Tajuk rencana (editorial) ditulis oleh….
S2
Cermati kutipan tajuk rencana berikut ini!
Saatnya Memberi Bukti (Harian Mantap) Pekan lalu Pemerintah memaparkan rencana pembangunan lima tahun dengan memfokuskan pada manusia dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kini berada langsung di bawah Presiden, memprioritaskan pada swasembada beras, kedelai, jagung, gula, dan daging sapi, serta pembangunan infrastruktur, termasuk listrik, energi, dan kemaritiman.
Isi kutipan tajuk rencana tersebut adalah….
S3
Rasa Optimisme yang tinggi tersebut dipicu, antara lain, oleh ketersediaan dana pembangunan yang disisihkan dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak. RPJMN ini merupakan upaya memenuhi janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara Bappenas mewujudkan rencana pembangunan ke dalam angka target, Presiden menegaskan pembangunan tetap berorientasi pada manusia dan mendengar dari pinggiran,
Permasalahan yang diangkat pada kutipan tajuk rencana tersebut adalah….
S4
Masyarakat berharap janji tersebut akan segera terwujud. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka pemerintah dan Bank Indonesia memiliki kapasitas tumbuh 5,8 persen tahun 2015 harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja bermutu.
Ikhtisar kutipan paragraf tajuk rencana tersebut adalah….
S5
Target sangat optimistis itu hanya dapat dicapai jika pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, penting pemerintah segera memberi bukti janji kampanye dan memanfaatkan modal sosial berupa dukungan masyarakat yang masih sangat tinggi saat ini.
Kutipan tajuk rencana tersebut ditujukan kepada….
S6
Kesiapan birokrasi dan kelembagaan menjadi tantangan cukup besar pada pelaksanaan di lapangan. Pemerintah harus mampu membangun rasa memiliki terhadap rencana pembangunan dengan merangkul semua pihak. Begitu pun dengan DPR, perlu dibangun komunikasi intensif. Pembangunan akan berhasil dan berkualitas apabila semua pihak sukarela berpartisipasi di dalamnya.
Simpulan tajuk rencana tersebut adalah….
S7
Tarik -menarik urusan pedesaan Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai memicu kekhawatiran. Salah satu bentuk kekhawatiran itu adalah terhambatnya pencairan dana desa yang seharusnya bisa dicairkan pada pertengahan tahun 2015. Namun, kekhawatiran tersebut ditepis Menteri Sekretaris Negara yang menjamin, pencairan dana desa tidak akan terganggu meskipun masih ada tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa).
Karakteristik yang dominan pada kutipan tajuk rencana tersebut adalah….
S8
Begitu juga halnya dengan perdebatan interpretasi dasar hukum antara UU No 6/2014 tentang desa yang menjadi rujukan Kementerian Desa dan UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang menjadi rujukan Kementerian Dalam Negeri. Presiden harus bisa segera menyelesaikan perdebatan itu agar kedua kementerian bisa segera bekerja, bekerja, dan bekerja seperti beberapa kali dikatakan oleh Presiden.
Permasalahan yang dibahas pada penggalan tajuk rencana tersebut adalah….
S9
Selain tentang pencairan dana desa , perlu diingatkan pula pendampingan terhadap perangkat desa yang akan mengelola dana desa yang berjumlah besar. Harus dapat dikembangkan sistem transparan dan akuntabel yang bisa diakses publik. Sistem harus dibangun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya pembangunan desa.
Tulisan kutipan tajuk rencana tersebut ditujukan kepada….
S10
Selain tentang pencairan dana desa , perlu diingatkan pula pendampingan terhadap perangkat desa yang akan mengelola dana desa yang berjumlah besar. Harus dapat dikembangkan sistem transparan dan akuntabel yang bisa diakses publik. Sistem harus dibangun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya pembangunan desa.
Simpulan kutipan tajuk rencana tersebut adalah....