Contoh Soal Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Contoh Soal Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri - Setelah pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI pada 23 Juli 2001 dan hasil pemilihan Wakil Presiden yang dimenangkan oleh Hamzah Haz, maka dibentuklah Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001). Anggota kabinet ini adalah kombinasi dari tokoh profesional dan politisi parpol pendukung pemerintahan. Beberapa persoalan-persoalan yang harus diselesaikan para menteri kabinet terpilih antara lain :
1. Ancaman disintegrasi
Disintegrasi dikhawatirkan akan terjadi karena proses peralihan kekuasaan dari Presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid yang berlangsung tidak pada waktunya dan tak melalui proses Pemilihan Umum. Massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid dan partai politik pendukungnya kerap berseberangan pendapat dengan Megawati Soekarnoputri yang dilantik menggantikan Abdurrahman Wahid.
2. Ketidakpastian reformasi
Semangat reformasi yang mendasari peralihan kekuasaan dari Orde Baru menghadapi ketidakpastian arah dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini dimungkinkan karena lemahnya hukum yang mendasari penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Ekonomi
Fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih belum terkendali turut mempersempit ruang gerak masuknya investasi di Indonesia. Terlebih dengan belum rampungnya upaya penyehatan perbankan yang masih berkutat seputar penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Minimnya investasi juga mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan baru dan tingginya pengangguran.
4. Sosial
Sistem penindakan hukum yang masih lemah terlihat dari kurangnya sanksi bagi pelaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), terutama di lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini menyebabkan kerawanan konflik sosial di masyarakat.
Tercatat program kerja Kabinet Gotong Royong bentukan Megawati Soekarnoputri memiliki program kerja berikut :
1. Mempertahankan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meneruskan reformasi dan demokratisasi dalam kehidupan nasional.
3. Normalisasi ekonomi dan memperkuat kehidupan perekonomian rakyat.
4. Penegakan hukum secara konsisten.
5. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
6. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004.
Dalam pemerintahannya, Megawati Soekarnoputri kerap mengambil beberapa langkah tidak populer. Salah satunya adalah privatisasi terhadap Indosat. Walau keputusan ini mampu menekan tingkat inflasi, namun beberapa kalangan justru menilai tindakan ini sebagai upaya paksa untuk memasukkan pengaruh ekonomi asing ke Indonesia, terlebih privatisasi yang dilakukan terhadap lembaga telekomunikasi. Beberapa kasus pelanggaran hukum yang diwariskan pemerintahan terdahulu juga masih belum dituntaskan pada masa pemerintahannya. Walaupun pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dirintis, namun tidak tercatat penyelesaian yang mencolok terhadap kasus korupsi yang ada.
Kasus pelanggaran HAM di masa reformasi (Trisakti, Semanggi, dan lainnya) juga masih belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah pada masa itu. Banyaknya kritikan terhadap kinerja pemerintah ini turut mempengaruhi kepercayaan publik. Terlebih pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dilakukan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum digelar dalam dua putaran. Putaran kedua menyisakan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Pada putaran kedua, secara sah tercatat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memenangi Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden, 5 Juli 2004. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang pertama kali diadakan ini sebelumnya diikuti oleh 5 pasang kandidat (Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid, dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla).
1. Ancaman disintegrasi
Disintegrasi dikhawatirkan akan terjadi karena proses peralihan kekuasaan dari Presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid yang berlangsung tidak pada waktunya dan tak melalui proses Pemilihan Umum. Massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid dan partai politik pendukungnya kerap berseberangan pendapat dengan Megawati Soekarnoputri yang dilantik menggantikan Abdurrahman Wahid.
2. Ketidakpastian reformasi
Semangat reformasi yang mendasari peralihan kekuasaan dari Orde Baru menghadapi ketidakpastian arah dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini dimungkinkan karena lemahnya hukum yang mendasari penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Ekonomi
Fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih belum terkendali turut mempersempit ruang gerak masuknya investasi di Indonesia. Terlebih dengan belum rampungnya upaya penyehatan perbankan yang masih berkutat seputar penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Minimnya investasi juga mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan baru dan tingginya pengangguran.
4. Sosial
Sistem penindakan hukum yang masih lemah terlihat dari kurangnya sanksi bagi pelaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), terutama di lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini menyebabkan kerawanan konflik sosial di masyarakat.
Tercatat program kerja Kabinet Gotong Royong bentukan Megawati Soekarnoputri memiliki program kerja berikut :
1. Mempertahankan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meneruskan reformasi dan demokratisasi dalam kehidupan nasional.
3. Normalisasi ekonomi dan memperkuat kehidupan perekonomian rakyat.
4. Penegakan hukum secara konsisten.
5. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
6. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004.
Dalam pemerintahannya, Megawati Soekarnoputri kerap mengambil beberapa langkah tidak populer. Salah satunya adalah privatisasi terhadap Indosat. Walau keputusan ini mampu menekan tingkat inflasi, namun beberapa kalangan justru menilai tindakan ini sebagai upaya paksa untuk memasukkan pengaruh ekonomi asing ke Indonesia, terlebih privatisasi yang dilakukan terhadap lembaga telekomunikasi. Beberapa kasus pelanggaran hukum yang diwariskan pemerintahan terdahulu juga masih belum dituntaskan pada masa pemerintahannya. Walaupun pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dirintis, namun tidak tercatat penyelesaian yang mencolok terhadap kasus korupsi yang ada.
Kasus pelanggaran HAM di masa reformasi (Trisakti, Semanggi, dan lainnya) juga masih belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah pada masa itu. Banyaknya kritikan terhadap kinerja pemerintah ini turut mempengaruhi kepercayaan publik. Terlebih pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dilakukan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum digelar dalam dua putaran. Putaran kedua menyisakan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Pada putaran kedua, secara sah tercatat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memenangi Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden, 5 Juli 2004. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang pertama kali diadakan ini sebelumnya diikuti oleh 5 pasang kandidat (Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid, dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla).
S1
Pelantikan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Ke-5 Republik Indonesia dilakukan pada ….
S2
Susunan Kabinet di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri disebut dengan …. yang dilantik pada ….
S3
Beberapa tantangan kerja di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah sebagai berikut, kecuali ….
S4
Belum bergulir sepenuhnya cita-cita reformasi birokrasi di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tampak dari ….
S5
Salah satu tujuan dari Kabinet di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah melaksanakan politik luar negeri yang ….
S6
Salah satu langkah tidak populer Megawati Soekarnoputri untuk menekan angka inflasi adalah ….
S7
Salah satu kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah ….
S8
Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dirancang UU dan sistem pemilihan yang berbeda yaitu ….
S9
Pemilihan Presiden tahun 2004 dilaksanakan dalam dua putaran karena ….
S10
Berdasarkan data yang ada tercatat sebanyak …. kandidat mengikuti Pemilihan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat.