Contoh Soal Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah
Contoh Soal Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah - Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan.
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki sejumlah fungsi, yakni:
1. Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi
Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Anggaran daerah harus bermakna sekaligus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi
Anggaran daerah harus mengandung arti serta harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
1. Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi
Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Anggaran daerah harus bermakna sekaligus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi
Anggaran daerah harus mengandung arti serta harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Prinsip-prinsip dasar (asas) yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ialah:
● Kesatuan
Asas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
● Universalitas
Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
● Tahunan
Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
● Spesialitas
Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
● Akrual
Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
● Kas
Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke Kas Daerah.
● Kesatuan
Asas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
● Universalitas
Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
● Tahunan
Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
● Spesialitas
Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
● Akrual
Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
● Kas
Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke Kas Daerah.
B. Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, serta potensi keunggulan daerah.
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
● Pelayanan umum.
● Ketertiban dan keamanan.
● Ekonomi.
● Lingkungan hidup.
● Perumahan dan fasilitas umum.
● Kesehatan.
● Pariwisata dan budaya.
● Agama.
● Pendidikan.
● Perlindungan sosial.
Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, serta potensi keunggulan daerah.
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
● Pelayanan umum.
● Ketertiban dan keamanan.
● Ekonomi.
● Lingkungan hidup.
● Perumahan dan fasilitas umum.
● Kesehatan.
● Pariwisata dan budaya.
● Agama.
● Pendidikan.
● Perlindungan sosial.
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
● Belanja pegawai.
● Belanja barang dan jasa.
● Belanja modal.
● Bunga.
● Subsidi.
● Hibah.
● Bantuan sosial.
● Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
● Belanja tidak terduga.
● Belanja pegawai.
● Belanja barang dan jasa.
● Belanja modal.
● Bunga.
● Subsidi.
● Hibah.
● Bantuan sosial.
● Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
● Belanja tidak terduga.
S1
Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa APBD memiliki ….
S2
Anggaran daerah harus mengandung arti serta harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Maknanya, APBD mengemban fungsi ….
S3
APBD memiliki sejumlah fungsi, kecuali ….
S4
Asas yang menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen adalah ….
S5
Asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas ialah ….
S6
Asas yang menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan yakni ….
S7
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari ….
S8
Berikut adalah belanja untuk urusan wajib, kecuali ….
S9
Urusan pilihan disesuaikan dengan ….
S10
Berikut adalah klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara, kecuali ….