Contoh Soal Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi
Contoh Soal Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi - Pemerintah memiliki berbagai kebijakan yang dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi.
1. PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
b. Krisis Nilai Tukar
Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
c. Masalah Utang Luar Negeri
Pada tahun 1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB karena pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam.
d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang melalui operasi pasar terbuka dengan demikian meningkatkan suku bunga SBI. Namun, peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor) dan meningkatkan kredit macet. Di lain pihak, perbankan harus menjaga likuiditasnya dengan meningkatkan suku bunga simpanan melebihi suku bunga pinjaman yang mengakibatkan pengikisan modal perbankan.
e. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi.
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
b. Krisis Nilai Tukar
Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
c. Masalah Utang Luar Negeri
Pada tahun 1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB karena pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam.
d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang melalui operasi pasar terbuka dengan demikian meningkatkan suku bunga SBI. Namun, peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor) dan meningkatkan kredit macet. Di lain pihak, perbankan harus menjaga likuiditasnya dengan meningkatkan suku bunga simpanan melebihi suku bunga pinjaman yang mengakibatkan pengikisan modal perbankan.
e. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi.
2. PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
b. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Untuk mengatasi kenaikan harga BBM yang diikuti dengan naiknya biaya transportasi, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi supaya tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
c. Masalah Monopoli
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
b. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Untuk mengatasi kenaikan harga BBM yang diikuti dengan naiknya biaya transportasi, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi supaya tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
c. Masalah Monopoli
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi :
a. Masalah Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
b. Masalah Keterbelakangan
Masalah yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja dan lemahnya manajemen usaha.
c. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi :
a. Masalah Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
b. Masalah Keterbelakangan
Masalah yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja dan lemahnya manajemen usaha.
c. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.
Tiga kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro:
a. Kebijakan Fiskal
Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah merupakan suatu cara mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan.
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga.
Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu:
• Operasi pasar terbuka
Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
• Kebijakan tingkat suku bunga
Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka bank-bank akan meminjam uang dari bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya.
• Rasio Cadangan Wajib
Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.
c. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut :
– Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor.
– Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri.
– Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
a. Kebijakan Fiskal
Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah merupakan suatu cara mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan.
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga.
Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu:
• Operasi pasar terbuka
Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
• Kebijakan tingkat suku bunga
Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka bank-bank akan meminjam uang dari bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya.
• Rasio Cadangan Wajib
Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.
c. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut :
– Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor.
– Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri.
– Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
4. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI
a. Fungsi stabilisasi
Fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
b. Fungsi alokasi
Fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
c. Fungsi distribusi
Fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
a. Fungsi stabilisasi
Fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
b. Fungsi alokasi
Fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
c. Fungsi distribusi
Fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
S1
Berikut ini yang merupakan permasalahan ekonomi makro adalah …..
S2
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah .…..
S3
Peristiwa khawatirnya pengamat ekonomi atas meningkatnya inflasi akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi maka dalam hal ini masuk ke dalam masalah …..
S4
Peristiwa kegagalan panen kelapa sawit akibat terjadinya pemogokan karyawan PT. Perkebunan Nusantara, hal ini termasuk dalam masalah …
S5
Suatu fungsi pemerintah dalam menciptakan suatu kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keaman adalah merupakan bagian dari …
S6
Kegiatan transaksi jual beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) adalah salah satu instrumen kegiatan kebijakan moneter ….
S7
Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir, adalah merupakan bagian dari masalah …….
S8
Adanya tingkat bunga diskonto yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral bagian dari instrumen kebijakan moneter adalah kebijakan …..
S9
Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah maka dalam kebijakan moneter Bank Sentral (Bank Indonesia) mengendalikan .…..
S10
Terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia adalah merupakan masalah .…..