Contoh Soal Perkembangan Bidang Ekonomi semasa Demokrasi Liberal
Contoh Soal Perkembangan Bidang Ekonomi semasa Demokrasi Liberal - Masa awal Demokrasi Liberal di Indonesia diawali dengan keterpurukan sektor ekonomi. Alasan di balik buruknya perekonomian adalah hasil Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 yang melimpahkan beban utang pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintah Indonesia. Hal ini sangatlah membebani kas negara. Selain faktor tersebut, beberapa faktor yang menghambat perekonomian Indonesia, antara lain:
1) Kurangnya variasi ekspor Indonesia
Indonesia hanya mengandalkan pendapatan ekspor dari hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Perubahan terhadap permintaan ekspor akan otomatis berdampak besar kepada perekonomian Indonesia.
2) Belum terbentuknya sistem perekonomian nasional karena sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan Belanda.
3) Angka pertumbuhan penduduk yang besar dan situasi keamanan dalam negeri yang kurang kondusif untuk investasi.
4) Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, terutama mata uang asing yang masih digunakan sebagai alat tukar.
Indonesia hanya mengandalkan pendapatan ekspor dari hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Perubahan terhadap permintaan ekspor akan otomatis berdampak besar kepada perekonomian Indonesia.
2) Belum terbentuknya sistem perekonomian nasional karena sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan Belanda.
3) Angka pertumbuhan penduduk yang besar dan situasi keamanan dalam negeri yang kurang kondusif untuk investasi.
4) Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, terutama mata uang asing yang masih digunakan sebagai alat tukar.
Untuk mengembangkan perekonomian nasional dan mengatasi hambatan-hambatan maka Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang ekonomi, yaitu:
1. Gunting Sjafruddin
Kebijakan dilakukan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sjafruddin Prawiranegara, dengan melakukan pemotongan nilai uang (sanering). Tindakan ini terlaksana pada tanggal 20 Maret 1950 dan dimaksudkan untuk menanggulangi defisit anggaran dan mengurangi jumlah uang yang beredar.
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Kebijakan ini adalah terobosan yang dilakukan Sumitro Djojohadikusumo untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan memupuk pengusaha nasional Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang memiliki keterbatasan modal diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan bantuan kredit pemerintah. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng tidak memberikan hasil yang memuaskan karena pengusaha Indonesia cenderung konsumtif dan menyalahgunakan pemberian kredit.
3. Nasionalisasi de Javasche Bank
Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi pada de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Proses nasionalisasi dikarenakan, sebagai bank swasta asing, maka pemberian kredit dari bank harus dikonsultasikan kepada pemerintah Belanda. Hal ini dinilai menghambat pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi. Perubahan status diumumkan pada 15 Desember 1951, sekaligus menjadi bank sentral pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
4. Sistem Ekonomi Ali Baba
Program ekonomi pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi bagi pengusaha pribumi yang terbilang masih belum berkembang. Pengusaha non pribumi, khususnya Tionghoa, ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan tanggung jawab kepada pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan bersaing di dunia usaha. Sayangnya, program tidak berjalan dengan baik karena, dalam prakteknya, pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan modal oleh pengusaha asing.
5. Membentuk Dewan Perancang Nasional
Dewan Perancang Nasional dibentuk di bawah pimpinan Muhammad Yamin dan memiliki tugas menyusun Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang diketuai langsung oleh Ir. Soekarno.
1. Gunting Sjafruddin
Kebijakan dilakukan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sjafruddin Prawiranegara, dengan melakukan pemotongan nilai uang (sanering). Tindakan ini terlaksana pada tanggal 20 Maret 1950 dan dimaksudkan untuk menanggulangi defisit anggaran dan mengurangi jumlah uang yang beredar.
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Kebijakan ini adalah terobosan yang dilakukan Sumitro Djojohadikusumo untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan memupuk pengusaha nasional Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang memiliki keterbatasan modal diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan bantuan kredit pemerintah. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng tidak memberikan hasil yang memuaskan karena pengusaha Indonesia cenderung konsumtif dan menyalahgunakan pemberian kredit.
3. Nasionalisasi de Javasche Bank
Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi pada de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Proses nasionalisasi dikarenakan, sebagai bank swasta asing, maka pemberian kredit dari bank harus dikonsultasikan kepada pemerintah Belanda. Hal ini dinilai menghambat pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi. Perubahan status diumumkan pada 15 Desember 1951, sekaligus menjadi bank sentral pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
4. Sistem Ekonomi Ali Baba
Program ekonomi pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi bagi pengusaha pribumi yang terbilang masih belum berkembang. Pengusaha non pribumi, khususnya Tionghoa, ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan tanggung jawab kepada pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan bersaing di dunia usaha. Sayangnya, program tidak berjalan dengan baik karena, dalam prakteknya, pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan modal oleh pengusaha asing.
5. Membentuk Dewan Perancang Nasional
Dewan Perancang Nasional dibentuk di bawah pimpinan Muhammad Yamin dan memiliki tugas menyusun Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang diketuai langsung oleh Ir. Soekarno.
S1
Pengalihan utang pemerintahan kolonial Belanda kepada Indonesia adalah kesepakatan dalam ….
S2
Ekspor terbesar Indonesia untuk mengisi kas negara berasal dari ….
S3
Berikut adalah faktor yang mendorong ekonomi Indonesia ke titik negatif, kecuali ….
S4
Gunting Sjafruddin adalah kebijakan ekonomi pemerintah di era Demokrasi Liberal yang mengatur tentang ….
S5
Kebijakan sanering dilakukan pada tanggal ….
S6
Sistem Ekonomi Gerakan Banteng digagas oleh ….
S7
Nasionalisasi de Javasche Bank menghasilkan ….
S8
Dewan Perancang Nasional diketuai oleh ….
S9
Setelah pergantian nama menjadi Badan Perencana Pembangunan Nasional, posisi Muhammad Yamin digantikan oleh ….
S10
Kebijakan pemerintah yang diterapkan guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat adalah ….