Contoh Soal Perkembangan Bidang Pendidikan semasa Demokrasi Liberal
Contoh Soal Perkembangan Bidang Pendidikan semasa Demokrasi Liberal - Tahun 1950 adalah saat dimana jumlah mahasiswa di Indonesia berada pada angka yang sangat tinggi. Mereka adalah angkatan pertama dari sistem pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Untuk menampung jumlah mahasiswa tersebut, pemerintah mendirikan universitas-universitas baru di ibukota propinsi, meskipun masih kekurangan tenaga pengajar. Sebagian universitas atau sekolah tinggi yang didirikan pemerintah mengakomodasi keinginan golongan agama. Karenanya, dibangunlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Theologia atau Seminari. Jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu sangat banyak mengingat kemudahan serta pembebasan biaya kuliah yang diberikan oleh pemerintah.
Presiden Soekarno mengarahkan praktik pendidikan kepada penanaman jiwa nasionalisme dan membangun karakter bangsa. Ia mengusung jargon Trisakti Revolusi Indonesia, yaitu:
• Berdaulat di bidang politik,
• Berdikari di bidang ekonomi, dan
• Berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.
Untuk mendukung jargon, pemerintah mendasarkan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954. UU ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan berlakunya UU tersebut diajukan kepada DPR oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Prof. Bahder Johan dari Kabinet Wilopo pada tahun 1953.
• Berdaulat di bidang politik,
• Berdikari di bidang ekonomi, dan
• Berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.
Untuk mendukung jargon, pemerintah mendasarkan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954. UU ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan berlakunya UU tersebut diajukan kepada DPR oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Prof. Bahder Johan dari Kabinet Wilopo pada tahun 1953.
Sistem pendidikan diadakan dengan sifat desentralisasi, artinya propinsi (daerah) mengurus jenjang pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama dengan supervisi dari pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat bertanggung jawab untuk pendidikan menengah atas dan universitas. Sekolah-sekolah di daerah mendapatkan subsidi sebesar 40% dari anggaran belanja sekolah, sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab daerah. Tiap-tiap propinsi atau daerah diwajibkan memiliki setidaknya satu universitas negeri dengan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi negara.
Pada tahun 1957, melalui Departemen Pengajaran, pemerintah melakukan tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah-sekolah asing. Yang dimaksud dengan sekolah asing adalah sekolah yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar atau pun memberikan pelajaran-pelajaran asing. Hal ini didasari kenyataan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, jumlah sekolah asing bukan semakin berkurang, melainkan kian bertambah. Begitu juga dengan gejala bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak hanya berusaha menahan anak-anak Indonesia untuk tetap bersekolah di tempat tersebut, tetapi juga melakukan usaha-usaha untuk menarik lebih banyak anak ke lingkungan sekolahnya.
Semasa Demokrasi Liberal, pendidikan dibagi menjadi sejumlah jenjang pendidikan, yaitu TK, rendah, menengah, dan tinggi. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk semua Sekolah Rendah (Sekolah Dasar), termasuk sekolah-sekolah asing. Sedangkan untuk membekali guru sebagai penyelenggara pendidikan, pemerintah di zaman demokrasi Liberal menggagas beberapa kebijakan dengan memperbanyak jumlah SGB (Sekolah Guru) dan mempekerjakan beberapa tenaga calon guru yang masih menuntut ilmu di pendidikan keguruan.
S1
Awal tahun 1950 adalah kemunculan angkatan pertama untuk peserta didik di jenjang ….
S2
Pembangunan IAIN, seminari, dan sekolah tinggi theologia di Indonesia adalah ….
S3
Alasan di balik tingginya angka jumlah peserta didik di Indonesia semasa Demokrasi Liberal ialah ….
S4
Penerapan Trisakti Revolusi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut ….
S5
UU No. 4 Tahun 1950 adalah produk kerja dari Kabinet …..
S6
Kewenangan pemerintah daerah dalam sistem pendidikan di tahun 1950 adalah ….
S7
Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada tahun 1957 ialah ….
S8
Bahasa pengantar yang digunakan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (rakyat) adalah ….
S9
SGA dan SGB adalah sebutan untuk….
S10
Pernyataan berikut terjadi di dunia pendidikan Indonesia semasa Demokrasi Liberal, kecuali ….Pemerintah membentuk sistem pendidikan sentralisasi