Contoh Soal Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Bidang Ekonomi
Contoh Soal Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Bidang Ekonomi - Belum adanya pejabat khusus untuk menangani perekonomian Indonesia pasca proklamasi berakibat pada buruknya kinerja di awal kemerdekaan. Selain itu, berbagai masalah juga semakin membebani perekonomian. Situasi yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain:
1) Tingkat inflasi yang tinggi. Kondisi ini terjadi karena beberapa hal, seperti:
• Peredaran mata uang Jepang secara tak terkendali di masyarakat.
• Peredaran mata uang Sekutu (Belanda) melalui bank-bank dan instansi pemerintahan lain yang dikuasainya.
• Belum adanya mata uang Republik Indonesia sebagai pengganti mata uang Jepang dan Sekutu yang beredar di Indonesia.
2) Menumpuknya stok pertanian Indonesia karena tidak jelasnya alur pembayaran di Indonesia.
3) Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sehingga mengakibatkan hasil pertanian dan komoditas ekspor Indonesia tidak bisa dikirim ke tujuan. Hal ini menimbulkan keresahan sosial di masyarakat dan kerusuhan internal.
4) Kekosongan kas negara akibat berkurangnya pajak dan bea impor dari barang masuk ke Indonesia akibat blokade yang dilakukan Belanda.
• Peredaran mata uang Jepang secara tak terkendali di masyarakat.
• Peredaran mata uang Sekutu (Belanda) melalui bank-bank dan instansi pemerintahan lain yang dikuasainya.
• Belum adanya mata uang Republik Indonesia sebagai pengganti mata uang Jepang dan Sekutu yang beredar di Indonesia.
2) Menumpuknya stok pertanian Indonesia karena tidak jelasnya alur pembayaran di Indonesia.
3) Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sehingga mengakibatkan hasil pertanian dan komoditas ekspor Indonesia tidak bisa dikirim ke tujuan. Hal ini menimbulkan keresahan sosial di masyarakat dan kerusuhan internal.
4) Kekosongan kas negara akibat berkurangnya pajak dan bea impor dari barang masuk ke Indonesia akibat blokade yang dilakukan Belanda.
Untuk mencegah meluasnya dampak dari keterpurukan ekonomi ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain:
a) Diplomasi beras ke India
Langkah ini adalah dengan menyalurkan produksi beras Indonesia ke negara India yang sedang menghadapi ancaman kelaparan sehingga menghasilkan pendapatan bagi kas negara.
b) Hubungan kerjasama langsung pemerintah-swasta dengan pihak asing
Upaya ini dilakukan terutama dari daerah-daerah di Indonesia yang tak tercakup pengawasan blokade Belanda. Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah dengan lembaga asing Amerika Serikat, Isbrantsen Inc. yang bersedia membeli komoditas ekspor Indonesia seperti karet, gula, the, dan sebagainya. Usaha ini dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die.
c) Membentuk perwakilan Pemerintahan RI di luar negeri
Pemerintah RI pada tahun 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Badan ini merupakan perwakilan resmi yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia juga berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Selain itu, dibentuk juga perwakilan Kementerian Pertahanan di luar negeri yaitu Kementerian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokoknya adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.
a) Diplomasi beras ke India
Langkah ini adalah dengan menyalurkan produksi beras Indonesia ke negara India yang sedang menghadapi ancaman kelaparan sehingga menghasilkan pendapatan bagi kas negara.
b) Hubungan kerjasama langsung pemerintah-swasta dengan pihak asing
Upaya ini dilakukan terutama dari daerah-daerah di Indonesia yang tak tercakup pengawasan blokade Belanda. Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah dengan lembaga asing Amerika Serikat, Isbrantsen Inc. yang bersedia membeli komoditas ekspor Indonesia seperti karet, gula, the, dan sebagainya. Usaha ini dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die.
c) Membentuk perwakilan Pemerintahan RI di luar negeri
Pemerintah RI pada tahun 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Badan ini merupakan perwakilan resmi yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia juga berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Selain itu, dibentuk juga perwakilan Kementerian Pertahanan di luar negeri yaitu Kementerian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokoknya adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.
Untuk memantapkan koordinasi ekonomi dan pemantauan kondisi terakhir perekonomian di Indonesia pasca beberapa kebijakan yang telah diambil, maka diadakan beberapa kegiatan di antaranya:
1) Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)
Konferensi dihadiri oleh para cendekiawan, Gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa sebagai daerah yang masih dipantau oleh Belanda untuk diblokade.
Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Darmawan Mangunkusumo, dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti:
• Pemberlakuan sistem sentralisasi,
• Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi Badan Persediaan dan Pembagi Makanan (BPPM), serta
• Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya.
2) Konferensi Ekonomi II (6 Mei 1946)
Konferensi berlangsung tanggal 6 Mei 1946, membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta, juga mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, maka pada 6 Juni 1946, dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
3) Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Badan Perancang Ekonomi dibentuk atas usul dari Menteri Kemakmuran, AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun, hingga akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
4) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Menteri Persediaan Makanan Rakyat, I.J Kasimo, menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun (1948-1950) dan usaha swasembada pangan yang isinya:
• Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul,
• Pencegahan penyembelihan hewan pertanian,
• Penanaman kembali tanah kosong, serta
• Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun
5) Pinjaman Nasional
Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Ir.Surachman, dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali dalam jangka 40 tahun.
1) Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)
Konferensi dihadiri oleh para cendekiawan, Gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa sebagai daerah yang masih dipantau oleh Belanda untuk diblokade.
Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Darmawan Mangunkusumo, dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti:
• Pemberlakuan sistem sentralisasi,
• Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi Badan Persediaan dan Pembagi Makanan (BPPM), serta
• Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya.
2) Konferensi Ekonomi II (6 Mei 1946)
Konferensi berlangsung tanggal 6 Mei 1946, membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta, juga mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, maka pada 6 Juni 1946, dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
3) Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Badan Perancang Ekonomi dibentuk atas usul dari Menteri Kemakmuran, AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun, hingga akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
4) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Menteri Persediaan Makanan Rakyat, I.J Kasimo, menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun (1948-1950) dan usaha swasembada pangan yang isinya:
• Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul,
• Pencegahan penyembelihan hewan pertanian,
• Penanaman kembali tanah kosong, serta
• Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun
5) Pinjaman Nasional
Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Ir.Surachman, dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali dalam jangka 40 tahun.
S1
Berikut adalah penyebab tingginya inflasi di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali….
S2
Negara yang melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia pasca proklamasi adalah ....
S3
Komoditas andalan ekspor Indonesia di masa awal kemerdekaan adalah dari sektor ….
S4
Untuk menghadapi langkah blokade yang dilakukan oleh Belanda, maka Indonesia melakukan diplomasi beras ke ….
S5
BTC (Bank Trading Centre) adalah badan ekonomi swasta semi-pemerintah yang dipimpin oleh ….
S6
Sebagai perwakilan dagang di luar negeri, pemerintah membentuk suatu badan yang disebut dengan ….
S7
Pemberlakuan sistem sentralisasi ekonomi, pangan, dan pengawasan perkebunan adalah keputusan yang dihasilkan pada ….
S8
Konferensi Ekonomi II berlangsung pada tanggal ….
S9
Kasimo Plan merujuk pada ide ekonomi yang berasal dari pejabat ….
S10
Pinjaman jangka panjang Indonesia dilakukan atas persetujuan dari ….